| dc.description.abstract | Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga kawasan metropolitan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan luas wilayah
sekitar 11.138 ha dan jumlah penduduk mencapai 1.078.400 jiwa. Pertumbuhan
penduduk dan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat telah mendorong
konversi lahan dan ekspansi kawasan terbangun hingga melebihi 60% wilayah
kota atau setara 7.499,79 ha (67,33%). Kondisi ini menyebabkan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) publik semakin terbatas, terfragmentasi, dan tersebar tidak merata
sehingga meningkatkan tekanan ekologis, menurunkan kualitas lingkungan, serta
mengurangi kemampuan kota dalam menyediakan jasa ekosistem.
RTH publik memiliki fungsi penting sebagai infrastruktur ekologis yang
mendukung pengaturan mikroklimat, konservasi biodiversitas, penyerapan
karbon, pengendalian tata air, serta penyediaan ruang sosial dan rekreasi
masyarakat. Namun, proporsi RTH publik di berbagai kota di Indonesia masih
berada di bawah amanat minimal 20%. Meskipun Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 14 Tahun 2022 telah memperkenalkan konsep RTH berkualitas,
implementasi pengelolaan RTH yang berkelanjutan masih memerlukan
pendekatan yang lebih integratif.
Salah satu pendekatan yang berpotensi mendukung pengelolaan RTH publik
adalah agroforestri. Agroforestri merupakan pendekatan nature-based solutions
yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian dan/atau peternakan
dalam satu unit lahan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi,
dan sosial secara bersamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agroforestri
berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas, mitigasi perubahan iklim,
peningkatan kesehatan tanah, penyerapan karbon, ketahanan pangan, dan
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkotaan, agroforestri menawarkan
solusi yang fleksibel dan multifungsi untuk menjawab keterbatasan lahan dan
tingginya tekanan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan potensi agroforestri pada
RTH publik, mengidentifikasi peran stakeholder dalam penetapan dan
implementasi agroforestri, menilai status keberlanjutannya, serta merumuskan
desain kebijakan agroforestri berkelanjutan untuk RTH publik Kota Bogor. Data
dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi lapang, studi pustaka, dan
focus group discussion (FGD). Analisis dilakukan menggunakan analisis
deskriptif, analisis stakeholder, Multi-Aspect Sustainability Analysis (MSA), dan
Interpretive Structural Modeling (ISM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH publik Kota Bogor terdiri atas
tiga tipologi, yaitu Tipologi A (kawasan/zona RTH), Tipologi B (kawasan/zona
lain yang berfungsi sebagai RTH), dan Tipologi C (objek ruang yang berfungsi
sebagai RTH). Luas RTH publik yang telah dikelola mencapai 474,13 ha atau
sekitar 4,26% dari luas wilayah kota. Kawasan tersebut meliputi RTH pelestarian
alam, taman kota, pemakaman, kebun penelitian, jalur hijau, serta sempadan
sungai dan danau. Pemanfaatan lahannya menunjukkan praktik agroforestri
melalui kombinasi berbagai kelompok tanaman, antara lain tanaman buah,
sayuran, tanaman obat, tanaman bumbu, tanaman hias, tanaman industri, tanaman
penghasil pati, dan tanaman multifungsi lainnya.
Analisis stakeholder mengidentifikasi empat kelompok stakeholder, yaitu
key players yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah,
Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian, Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan akademisi. Pada kuadran subject
terdiri dari masyarakat/komunitas. Pada kuadran context setter terdiri dari
pengusaha/swasta, sedangkan crowd terdiri dari pengelola, pengawas, dan
pelaksana lapangan.
Analisis keberlanjutan menggunakan metode Multi-Aspect Sustainability
Analysis (MSA) menunjukkan bahwa implementasi agroforestri pada RTH publik
Kota Bogor berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan indeks sebesar
51,84%. Aspek ekologi memperoleh nilai 66,71% (berkelanjutan), aspek ekonomi
26,14% (kurang berkelanjutan), aspek sosial 60,71% (berkelanjutan), aspek
infrastruktur dan teknologi 60,50% (berkelanjutan), serta aspek hukum dan
kelembagaan 45,14% (kurang berkelanjutan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa
aspek ekonomi serta hukum dan kelembagaan masih menjadi kendala utama
dalam peningkatan keberlanjutan agroforestri perkotaan. Analisis MSA juga
mengidentifikasi dua puluh faktor pengungkit yang memengaruhi keberlanjutan
agroforestri pada seluruh dimensi yang dikaji.
Analisis ISM digunakan untuk menentukan prioritas implementasi
kebijakan berdasarkan hubungan pengaruh dan ketergantungan antar faktor
pengungkit. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kunci yang paling
menentukan keberlanjutan agroforestri adalah peningkatan ketergantungan
konsumen terhadap produk agroforestri dan penyusunan standar operasional
prosedur (SOP) agroforestri perkotaan. Prioritas berikutnya meliputi pengelolaan
wisata agroforestri, peningkatan nilai ekonomi produk agroforestri, perluasan
jangkauan pasar, dan penguatan kelembagaan pemasaran. Faktor-faktor tersebut
menjadi dasar dalam penyusunan model kebijakan agroforestri untuk RTH publik
Kota Bogor.
Penelitian
ini
menghasilkan desain kebijakan agroforestri yang
menempatkan tata kelola, penguatan ekonomi agroforestri, dan partisipasi
masyarakat sebagai pilar utama pengelolaan RTH publik. Model kebijakan yang
dihasilkan mengintegrasikan fungsi konservasi ekologis, penguatan ekonomi
hijau, peningkatan fungsi sosial, serta tata kelola kolaboratif dalam satu kerangka
pengelolaan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa agroforestri
memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen kebijakan strategis
dalam pengelolaan RTH publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor
yang tangguh iklim, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. | |
