Desain Kebijakan Agroforestri untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Berkelanjutan di Kota Bogor

Abstract

Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga kawasan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan luas wilayah sekitar 11.138 ha dan jumlah penduduk mencapai 1.078.400 jiwa. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat telah mendorong konversi lahan dan ekspansi kawasan terbangun hingga melebihi 60% wilayah kota atau setara 7.499,79 ha (67,33%). Kondisi ini menyebabkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik semakin terbatas, terfragmentasi, dan tersebar tidak merata sehingga meningkatkan tekanan ekologis, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengurangi kemampuan kota dalam menyediakan jasa ekosistem. RTH publik memiliki fungsi penting sebagai infrastruktur ekologis yang mendukung pengaturan mikroklimat, konservasi biodiversitas, penyerapan karbon, pengendalian tata air, serta penyediaan ruang sosial dan rekreasi masyarakat. Namun, proporsi RTH publik di berbagai kota di Indonesia masih berada di bawah amanat minimal 20%. Meskipun Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 telah memperkenalkan konsep RTH berkualitas, implementasi pengelolaan RTH yang berkelanjutan masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif. Salah satu pendekatan yang berpotensi mendukung pengelolaan RTH publik adalah agroforestri. Agroforestri merupakan pendekatan nature-based solutions yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian dan/atau peternakan dalam satu unit lahan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agroforestri berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas, mitigasi perubahan iklim, peningkatan kesehatan tanah, penyerapan karbon, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkotaan, agroforestri menawarkan solusi yang fleksibel dan multifungsi untuk menjawab keterbatasan lahan dan tingginya tekanan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan potensi agroforestri pada RTH publik, mengidentifikasi peran stakeholder dalam penetapan dan implementasi agroforestri, menilai status keberlanjutannya, serta merumuskan desain kebijakan agroforestri berkelanjutan untuk RTH publik Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi lapang, studi pustaka, dan focus group discussion (FGD). Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif, analisis stakeholder, Multi-Aspect Sustainability Analysis (MSA), dan Interpretive Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH publik Kota Bogor terdiri atas tiga tipologi, yaitu Tipologi A (kawasan/zona RTH), Tipologi B (kawasan/zona lain yang berfungsi sebagai RTH), dan Tipologi C (objek ruang yang berfungsi sebagai RTH). Luas RTH publik yang telah dikelola mencapai 474,13 ha atau sekitar 4,26% dari luas wilayah kota. Kawasan tersebut meliputi RTH pelestarian alam, taman kota, pemakaman, kebun penelitian, jalur hijau, serta sempadan sungai dan danau. Pemanfaatan lahannya menunjukkan praktik agroforestri melalui kombinasi berbagai kelompok tanaman, antara lain tanaman buah, sayuran, tanaman obat, tanaman bumbu, tanaman hias, tanaman industri, tanaman penghasil pati, dan tanaman multifungsi lainnya. Analisis stakeholder mengidentifikasi empat kelompok stakeholder, yaitu key players yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan akademisi. Pada kuadran subject terdiri dari masyarakat/komunitas. Pada kuadran context setter terdiri dari pengusaha/swasta, sedangkan crowd terdiri dari pengelola, pengawas, dan pelaksana lapangan. Analisis keberlanjutan menggunakan metode Multi-Aspect Sustainability Analysis (MSA) menunjukkan bahwa implementasi agroforestri pada RTH publik Kota Bogor berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan indeks sebesar 51,84%. Aspek ekologi memperoleh nilai 66,71% (berkelanjutan), aspek ekonomi 26,14% (kurang berkelanjutan), aspek sosial 60,71% (berkelanjutan), aspek infrastruktur dan teknologi 60,50% (berkelanjutan), serta aspek hukum dan kelembagaan 45,14% (kurang berkelanjutan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi serta hukum dan kelembagaan masih menjadi kendala utama dalam peningkatan keberlanjutan agroforestri perkotaan. Analisis MSA juga mengidentifikasi dua puluh faktor pengungkit yang memengaruhi keberlanjutan agroforestri pada seluruh dimensi yang dikaji. Analisis ISM digunakan untuk menentukan prioritas implementasi kebijakan berdasarkan hubungan pengaruh dan ketergantungan antar faktor pengungkit. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kunci yang paling menentukan keberlanjutan agroforestri adalah peningkatan ketergantungan konsumen terhadap produk agroforestri dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agroforestri perkotaan. Prioritas berikutnya meliputi pengelolaan wisata agroforestri, peningkatan nilai ekonomi produk agroforestri, perluasan jangkauan pasar, dan penguatan kelembagaan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam penyusunan model kebijakan agroforestri untuk RTH publik Kota Bogor. Penelitian ini menghasilkan desain kebijakan agroforestri yang menempatkan tata kelola, penguatan ekonomi agroforestri, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pengelolaan RTH publik. Model kebijakan yang dihasilkan mengintegrasikan fungsi konservasi ekologis, penguatan ekonomi hijau, peningkatan fungsi sosial, serta tata kelola kolaboratif dalam satu kerangka pengelolaan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa agroforestri memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen kebijakan strategis dalam pengelolaan RTH publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor yang tangguh iklim, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.