Analisis Pengaruh Energy Poverty terhadap Pendapatan per Kapita di Negara-Negara Berkembang Asia: Peran Kualitas Regulasi

Abstract

Energy poverty merupakan kondisi ketika masyarakat tidak dapat mengakses energi yang memadai, bersih, dan aman. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh energy poverty terhadap pendapatan per kapita di 24 negara berkembang Asia yang masih mengalami energy poverty periode 2002–2023 dan menganalisis peran kualitas regulasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode two-step System Generalized Method of Moments (System GMM). Hasil penelitian menunjukkan kondisi energy poverty di negara-negara berkembang Asia terus membaik, meskipun masih terdapat sejumlah negara dengan penduduk tanpa akses listrik dan memasak bersih yang relatif tinggi. Pengaruh energy poverty terhadap GDP per kapita bergantung pada kualitas regulasi, di mana penurunan energy poverty hanya meningkatkan GDP per kapita pada negara dengan kualitas regulasi yang lebih tinggi, dengan dampak yang semakin menguat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses energi modern dan meningkatkan kualitas regulasi melalui penguatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur energi.

Energy poverty, defined as a situation in which people lack access to adequate and clean energy, remains a big challenge in developing Asian countries. This study analyzes the effect of energy poverty on per capita income in 24 developing Asian countries still suffering energy poverty during 2002–2023, and regulatory quality as a moderating variable using the two-step System Generalized Method of Moments (System GMM). The results indicate that energy poverty conditions in developing Asian countries continue to improve, although many countries still have relatively high proportions of the population lacking access to electricity and clean cooking facilities. The impact of energy poverty on GDP per capita depends on the quality of regulation, a reduction in energy poverty only increases GDP per capita in countries with higher regulatory quality, with stronger long-term impacts. Therefore, governments need to expand access to modern energy and improve the quality of regulation by strengthening private-sector participation in energy infrastructure development.