Strategi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Lamun di Tingkat Desa (Studi Kasus: Desa Tanjung Sungkai, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan)

Abstract

Ekosistem lamun sebagai bagian dari Ekosistem Karbon Biru (EKB) berperan strategis dalam menyerap dan menyimpan karbon guna mendukung mitigasi perubahan iklim, sekaligus memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun, degradasi akibat aktivitas manusia, perubahan iklim, dan lemahnya tata kelola lamun di Indonesia menjadi tantangan bagi keberlanjutan fungsinya. Desa Tanjung Sungkai memiliki potensi lamun seluas 31,74 hektar untuk mendukung EKB, tetapi implementasinya masih terkendala rendahnya partisipasi masyarakat, tekanan aktivitas nelayan, keterbatasan kewenangan desa, serta pemanfaatan modal desa yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan EKB lamun di tingkat desa pesisir yang terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan EKB lamun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran dan kewenangan Desa Tanjung Sungkai dalam pengelolaan EKB lamun; (2) Menganalisis kondisi dan performa modal desa dalam mendukung pengelolaan EKB lamun di Desa Tanjung Sungkai; dan (3) Merumuskan strategi pengelolaan EKB lamun di Desa Tanjung Sungkai melalui integrasi dukungan regulasi, partisipasi masyarakat dan potensi modal desa Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2025 di Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan prinsip keterpaduan antartingkat pemerintah dan antarsektor berdasarkan Integrated Coastal Management (ICM) untuk menganalisis peran dan kewenangan Desa Tanjung Sungkai dalam pengelolaan EKB lamun berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, Multiaspect Sustainability Analysis (MSA) untuk menilai performa modal desa, serta Tactical Decision Analysis untuk merumuskan strategi pengelolaan EKB lamun di Desa Tanjung Sungkai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan EKB lamun di Desa Tanjung Sungkai telah didukung oleh kerangka regulasi yang ada, meskipun kewenangan utama masih berada pada pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi modal desa dalam mendukung pengelolaan EKB lamun masih tergolong rendah, namun memiliki potensi pengembangan melalui penguatan modal alam, manusia, sosial, dan finansial. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi pengelolaan dirumuskan secara bertahap melalui perlindungan dan restorasi lamun, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan dan tata kelola kolaboratif, pengembangan pembiayaan berkelanjutan, serta integrasi kebijakan lintas sektor dan tingkat pemerintahan.

Seagrass ecosystems, as part of the Blue Carbon Ecosystem (BCE), play a strategic role in absorbing and storing carbon to support climate change mitigation, while also providing ecological and economic benefits for coastal communities. However, degradation caused by human activities, climate change, and suboptimal seagrass management in Indonesia poses significant challenges to the sustainability of these functions. Tanjung Sungkai Village possesses approximately 31.74 hectares of seagrass ecosystem potential to support BCE management; however, Implementation remains constrained by low community participation, pressures from fishing activities, limited village authority, and the suboptimal utilization of village capital. Therefore, sustainable seagrass blue carbon management is needed to sustain ecosystem functions, improve community welfare, and promote sustainable village development. This study aims to: (1) analyze the role and authority of Tanjung Sungkai Village in seagrass BCE management; (2) analyze the condition and performance of village capital in supporting seagrass BCE management in Tanjung Sungkai Village; and (3) formulate strategies for seagrass BCE management in Tanjung Sungkai Village through the integration of regulatory support, community participation, and village capital potential. The research was conducted from April to July 2025 in Tanjung Sungkai Village, Pulau Laut Tanjung Selayar District, Kotabaru Regency, South Kalimantan Province, Indonesia. This study employed a statute approach and the principles of vertical and horizontal integration based on Integrated Coastal Management (ICM) to analyze the roles and authorities of Tanjung Sungkai Village in seagrass blue carbon ecosystem (BCE) management within the existing regulatory framework. Multiaspect Sustainability Analysis (MSA) was used to assess the performance of village capitals, while Tactical Decision Analysis was applied to formulate management strategies for the seagrass blue carbon ecosystem in Tanjung Sungkai Village. The results indicate that seagrass blue carbon ecosystem (BCE) management in Tanjung Sungkai Village is supported by the existing regulatory framework, although primary authority remains with the provincial and central governments. Village capital performance is still relatively low but has considerable potential for improvement. Accordingly, the proposed management strategy focuses on seagrass protection, strengthening community capacity and institutional arrangements, sustainable financing, and policy integration across sectors and levels of government.