KOMUNIKASI RISIKO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, yang terus terjadi setiap tahunnya. Selama ini, upaya penanganan karhutla cenderung lebih berorientasi pada pemadaman dibandingkan pencegahan, sehingga belum mampu menekan kejadian secara berkelanjutan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum adanya sistem komunikasi yang terintegrasi antar stakeholder menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pencegahan karhutla. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana komunikasi risiko berlangsung, dimaknai, dan dijalankan oleh berbagai aktor dalam konteks lokal Aceh Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu: (1) bagaimana karhutla dimaknai oleh para stakeholder yang terlibat di Kabupaten Aceh Barat, (2) bagaimana praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla, dan (3) bagaimana dinamika komunikasi risiko yang terjadi antar stakeholder. Rumusan ini menekankan pentingnya memahami tidak hanya proses komunikasi, tetapi juga konstruksi makna dan interaksi sosial yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi karhutla di Kabupaten Aceh Barat menggambarkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan faktor ekologis, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Karhutla tidak berdiri sebagai fenomena tunggal, melainkan terkait dengan aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta keterbatasan sistem pencegahan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan tidak dapat hanya bersifat teknis, tetapi memerlukan pendekatan komunikasi yang mampu menjangkau berbagai dimensi tersebut. Terdapat banyak stakeholder yang terlibat pada upaya penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat, seperti DLHK, KPH, BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri, perusahaan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA), dengan peran yang berbeda-beda. MPA berperan sebagai garda terdepan di tingkat tapak, sementara pemerintah berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan koordinator. Meskipun struktur aktor sudah terbentuk, koordinasi yang terjadi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat fragmentasi peran dan keterbatasan integrasi antar lembaga. Pemerintah dan lembaga teknis cenderung memaknai karhutla sebagai masalah teknis berbasis bahaya (hazard-driven), sedangkan masyarakat dan MPA memaknainya sebagai persoalan yang berkaitan dengan pengalaman hidup dan kebutuhan ekonomi (outrage-driven). Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan persepsi yang menghambat terbentuknya kesepahaman bersama dalam upaya pencegahan karhutla. Pada praktik komunikasi risiko yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla ini, ditemukan bahwa komunikasi berlangsung melalui pola vertikal (top-down dan bottom-up) serta horizontal, dengan memanfaatkan saluran formal dan informal. Media digital seperti WhatsApp menjadi sarana penting dalam mempercepat penyebaran informasi dan respons awal. Namun demikian, komunikasi masih didominasi oleh penyampaian informasi satu arah dan belum berkembang menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya deliberasi dan negosiasi makna. Dengan demikian, komunikasi risiko masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu utama mengenai dinamika antar aktor yang terlibat. Pertama, interaksi dan pertukaran informasi menunjukkan bahwa WhatsApp efektif untuk peringatan dini, tetapi tidak optimal untuk diskusi mendalam. Kedua, perbedaan framing risiko menghasilkan pesan yang tidak konsisten (multiple messages). Ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas dan sumber daya (trust–capacity gap) yang menghambat adopsi perilaku pencegahan. Keempat, proses pembelajaran dari pengalaman karhutla sebelumnya belum terlembagakan secara sistematis (risk learning). Kelima, diperlukan strategi pesan yang mengintegrasikan dimensi hazard dan outrage untuk menjembatani perbedaan persepsi antar stakeholder. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen perubahan perilaku dan pengurangan risiko jangka panjang. Permasalahan utama terletak pada kualitas interaksi antar aktor, perbedaan persepsi risiko, kesenjangan kapasitas, serta belum terbangunnya sistem pembelajaran kolektif yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan komunikasi dua arah yang partisipatif, penyelarasan framing risiko, serta institusionalisasi pembelajaran menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas komunikasi risiko ke depan.

This study is motivated by the persistent occurrence of forest and land fires in Indonesia, particularly in West Aceh Regency, which continue to recur annually. So far, efforts to address the forest and land fires have been predominantly oriented toward fire suppression rather than prevention, and thus have not been effective in sustainably reducing incidents. Previous studies indicate that the absence of an integrated communication system among stakeholders is one of the main reasons for the ineffectiveness of prevention efforts. Therefore, an in-depth examination is needed to understand how risk communication is conducted, interpreted, and practiced by various actors within the local context of West Aceh. Based on this background, the research problem focuses on three main questions: (1) how forest and land fires is perceived by stakeholders involved in West Aceh Regency, (2) how risk communication is practiced in the context of the forest and land fires prevention, and (3) how the dynamics of risk communication unfold among stakeholders. These questions emphasize the importance of understanding not only the communication process but also the construction of meaning and the social interactions that accompany it. The findings reveal that the forest and land fires in West Aceh reflects a complex problem involving not only ecological factors but also social and institutional dimensions. The forest and land fires does not stand as a singular phenomenon; rather, it is closely linked to human activities, land governance, and limitations in existing prevention systems. This highlights that handling the forest and land fires cannot rely solely on technical approaches but requires communication strategies capable of addressing these multiple dimensions. Various stakeholders are involved in the forest and land fires management in West Aceh, including DLHK, KPH, BPBD, Manggala Agni, TNI/Police, companies, and Masyarakat Peduli Api (MPA), each with distinct roles. MPA serves as the frontline actor at the grassroots level, while the government acts as policymaker and coordinator. Although the actor structure is already established, coordination remains suboptimal due to role fragmentation and limited inter-agency integration. Government institutions and technical agencies tend to frame the forest and land fires as a hazard-driven technical issue, whereas communities and MPA perceive it as an issue rooted in lived experiences and economic needs (outrage-driven). This difference creates a perception gap that hinders the development of shared understanding in prevention efforts. In practice, risk communication in the forest and land fires prevention operates through vertical (top-down and bottom-up) and horizontal patterns, utilizing both formal and informal channels. Digital media such as WhatsApp play a significant role in accelerating information dissemination and early response. However, communication remains largely one-way and has not evolved into a dialogic space that enables deliberation and negotiation of meaning. Consequently, risk communication is still predominantly informative rather than participatory. The study identifies several key issues in stakeholder dynamics. First, interaction and information exchange show that WhatsApp is effective for early warning but not optimal for in-depth discussion. Second, differences in risk framing lead to inconsistent messages (multiple messages). Third, there is a trust–capacity gap that hinders the adoption of preventive behaviors. Fourth, learning processes from previous forest and land fires events have not been systematically institutionalized (risk learning). Fifth, there is a need for messaging strategies that integrate hazard and outrage dimensions to bridge perception gaps among stakeholders. Overall, the findings indicate that risk communication in the forest and land fires prevention in West Aceh has not yet functioned effectively as a tool for behavioral change and long-term risk reduction. The main challenges lie in the quality of interaction among actors, differences in risk perception, capacity gaps, and the absence of a sustained collective learning system. Therefore, strengthening participatory two-way communication, aligning risk framing, and institutionalizing learning processes are essential to improving the effectiveness of risk communication in the future.