Perlindungan Hak Awak Kapal Perikanan dalam Kontrak Kerja Armada Jala Jatuh Berkapal di PPN Muara Angke Jakarta

Abstract

DIMAS ANDRIYANTO. Perlindungan Hak Awak Kapal Perikanan dalam Kontrak Kerja Armada Jala Jatuh Berkapal di PPN Muara Angke Jakarta. Dibimbing oleh AKHMAD SOLIHIN dan DARMAWAN.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik perlindungan hak Awak Kapal Perikanan (AKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke Jakarta. Penelitian bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan regulasi nasional dalam pemenuhan hak AKP serta menyusun strategi untuk meningkatkan implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap 58 responden AKP pada armada jala jatuh berkapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hak telah terpenuhi secara administratif, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek tertentu, seperti kepemilikan sertifikat (79.3% belum sesuai) serta penyediaan peralatan dan keselamatan kerja (55,6% belum sesuai). Selain itu, terdapat hak yang secara persepsi responden belum terpenuhi secara optimal, seperti pengupahan, jaminan sosial, dan familiarisasi kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada kualitas implementasi, transparansi, dan pengawasan, bukan pada ketiadaan regulasi. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme pengawasan berbasis sistem, standarisasi administratif, serta strategi implementatif yang adaptif terhadap karakteristik operasional kapal perikanan guna meningkatkan perlindungan hak AKP secara substantif.

Kata kunci: awak kapal perikanan, perlindungan hukum, perjanjian kerja laut, Muara Angke

DIMAS ANDRIYANTO. Protection of Fishing Vessel Crew Rights in Work Contracts of Cast Net Vessels at Muara Angke Fishing Port, Jakarta. Supervised by AKHMAD SOLIHIN and DARMAWAN.

This study is motivated by the gap between normative regulations and the actual implementation of fishing vessel crew (AKP) rights at Muara Angke Fishing Port, Jakarta. The research aims to identify the implementation of national regulations in fulfilling AKP rights and to formulate strategies for improving their implementation. The study employs an empirical juridical method with a qualitative approach through field observations and interviews with 58 respondents from purse seine fishing vessels. The results indicate that several rights have been administratively fulfilled; however, gaps remain in certain aspects, including certification compliance (79.3% not fulfilled) and provision of work and safety equipment (55.6% not fulfilled). Additionally, some rights are perceived as not optimally fulfilled, such as wages, social security, and work familiarization. These findings suggest that the main issue lies in the quality of implementation, transparency, and supervision rather than the absence of regulations. The study implies the need for strengthening system-based supervision, administrative standardization, and adaptive implementation strategies tailored to the operational characteristics of fishing vessels to ensure substantive protection of AKP rights.

Keywords: fishing vessel crew, legal protection, fisher’s work agreement, Muara Angke