RANCANG BANGUN BLUE NATURE-BASED SOLUTIONS UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DENGAN PENDEKATAN SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEM (Studi Kasus: Perikanan Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara)

Abstract

Perikanan skala kecil merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi pesisir di Indonesia, termasuk di Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan. Namun, perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan lemahnya kelembagaan lokal menyebabkan menurunnya produktivitas sumber daya serta meningkatnya kerentanan sosial-ekologis pada masyarakat nelayan. Pendekatan pengelolaan yang masih bersifat sektoral dan top-down belum mampu menjawab kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengelolaan yang lebih holistik dan adaptif melalui integrasi kerangka kerja Social-Ecological Systems (SES) dan Nature-based Solutions (NbS) untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem perikanan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan komponen dan interaksi dalam sistem sosial-ekologis perikanan skala kecil di Pulau Maitara; (2) mengidentifikasi permasalahan utama berdasarkan kriteria dan kerangka NbS IUCN; serta (3) menyusun kerangka kerja integratif SES-NbS untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner household survey, wawancara mendalam dengan pakar untuk memperoleh penilaian pakar yang kemudian dianalisis menggunakan Analytic Network Process (ANP), serta analisis deskriptif dengan pendekatan Problem-Status-Solusi untuk menghubungkan hasil pemetaan SES dan NbS. Permasalahan utama pengelolaan perikanan skala kecil di Pulau Maitara meliputi tekanan ekologis, ketergantungan ekonomi, penurunan pengetahuan lokal, dan lemahnya tata kelola. Dari dimensi ekologis, overfishing menjadi ancaman terbesar (bobot 0.46772), diikuti oleh kerentanan ekosistem (0.27863) dan pergeseran musim ikan (0.13343). Dimensi ekonomi didominasi oleh ketergantungan tinggi terhadap hasil tangkapan ikan (0.58619) serta keterbatasan akses pasar dan potensi ekonomi lokal yang belum optimal. Dalam dimensi sosial, penurunan akurasi pengetahuan tradisional nelayan menjadi masalah utama (0.47501), menunjukkan dampak nyata perubahan iklim terhadap keandalan pengetahuan ekologis lokal. Sedangkan dalam dimensi tata kelola, pendekatan kebijakan top-down muncul sebagai faktor paling berpengaruh (0.45325), diikuti lemahnya pengawasan, fragmentasi kelembagaan, dan keterbatasan integrasi data ilmiah-lokal. Integrasi kerangka kerja SES dan NbS menghasilkan model pengelolaan perikanan skala kecil yang lebih holistik, dengan menekankan keterkaitan antara ekologi, sosial-ekonomi, dan tata kelola. Dari sintesis yang dilakukan, diperoleh tujuh strategi kunci: (1) partisipasi berbasis kebutuhan lokal; (2) pemetaan sosial- ekologis partisipatif; (3) restorasi habitat dan pendekatan ekosistem; (4) diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya alam; (5) tata kelola inklusif dan berkeadilan; (6) pengelolaan adaptif berbasis data; dan (7) integrasi kelembagaan NbS ke dalam kebijakan desa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan

pengelolaan perikanan di pulau kecil sangat bergantung pada penguatan kapasitas adaptif masyarakat dan institusi lokal untuk menghubungkan intervensi berbasis alam dengan kebutuhan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Kerangka kerja SES-NbS yang dihasilkan berpotensi menjadi dasar konseptual bagi perencanaan pengelolaan perikanan yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual di pulau-pulau kecil lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan indikator kinerja lokal untuk evaluasi NbS, penguatan kelembagaan berbasis komunitas, serta integrasi kebijakan lintas sektor antara perikanan, konservasi, dan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya lenting sosial-ekologis pesisir dan mendukung implementasi pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis alam di tingkat komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan ko-manajemen berbasis masyarakat, integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan indikator kinerja untuk menilai efektivitas implementasi NbS di tingkat komunitas. Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat pesisir diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan Pulau Maitara secara berkelanjutan.