MODEL TATA KELOLA INTERAKTIF JASA PROVISIONING EKOSISTEM SKALA KECIL DENGAN PENDEKATAN SISTEM SOSIAL-EKOLOGI (Studi Kasus: Teluk Jor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)

Abstract

Teluk Jor, Lombok Timur, merupakan kawasan pesisir yang mengalami tekanan sosial-ekologi akibat intensifikasi pemanfaatan sumber daya, khususnya dari aktivitas budidaya lobster dengan keramba jaring apung (KJA) serta meningkatnya kompetisi ruang antar pengguna. Kawasan ini dapat dipahami sebagai sistem sosial-ekologi skala kecil, yang ditandai oleh batas ruang teluk yang relatif jelas, jumlah aktor yang terbatas, serta intensitas interaksi yang tinggi antara masyarakat lokal dan sumber daya pesisir melalui aktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Tekanan terhadap ekosistem pesisir di Teluk Jor tercermin dari degradasi habitat, penurunan kualitas perairan, serta konflik pemanfaatan ruang, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sistem yang dikelola dan sistem pengelola dalam konteks tata kelola sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan jejaring Social-Ecological System (SES) jasa provisioning ekosistem skala kecil di Teluk Jor; (2) menganalisis interaksi tata kelola; (3) menganalisis performa tata kelola yang memengaruhi pemanfaatan sumber daya; dan (4) merumuskan model tata kelola interaktif untuk pengelolaan kawasan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2024 di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan adalah analisis sistem sosial-ekologi berbasis jaringan melalui Social-Ecological Network Analysis (SENA) untuk memetakan keterhubungan antar komponen, yang dikombinasikan dengan governability analysis untuk menilai kapasitas sistem, governance interaction analysis untuk mengidentifikasi pola interaksi antar aktor, serta Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menyusun struktur prioritas intervensi dan merumuskan model tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring sosial-ekologi Teluk Jor terdiri dari 36 komponen (node) dan 67 hubungan (edge), yang menggambarkan kompleksitas tinggi dalam hubungan antar komponen. Aturan lokal (LocalRule) merupakan komponen paling sentral, sementara ancaman ekosistem (ResThreat) dan infrastruktur buatan (HumConFac) menjadi komponen pengganggu utama. Analisis sentra perantara (betweenness) mengidentifikasi aturan lokal (LocalRule), kualitas ekosistem (EcoQual), dan fasilitas buatan manusia (HumConFac) sebagai penghubung utama dalam aliran informasi. Analisis deteksi komunitas (centrality cluster) menghasilkan enam kelompok dengan nilai modularitas 0,49, menunjukkan struktur jejaring yang representatif. Penilaian governability menunjukkan bahwa tata kelola berada pada kategori rendah hingga sedang, ditandai oleh dominasi tata kelola hierarkis, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta belum efektifnya pelaksanaan co-management. Hasil Governance Interaction Analysis (GIA) menemukan 65 interaksi tata kelola dengan kualitas sedang-cukup baik; aturan lokal (LocalRule), pemerintah desa (VilGov), dan Non-Goverment Organitation (NGO) merupakan aktor dengan pengaruh tertinggi, sedangkan kebijakan regional (RegPolicy) dan institusi formal (FormInst) memiliki nilai interaksi terendah. Performa tata kelola secara agregat berada pada kategori baik, dengan dimensi ekologi dan governance paling kuat, sementara dimensi sosial dan ekonomi masih lemah. Penelitian ini menghasilkan model tata kelola interaktif yang disusun dalam tiga horizon perbaikan, yaitu: jangka pendek (peningkatan koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan lokal), jangka menengah (penegasan kewenangan dan harmonisasi kelembagaan), dan jangka panjang (pengendalian intensitas pemanfaatan serta pemulihan ekosistem). Model ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan tata kelola jasa provisioning ekosistem skala kecil yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di Teluk Jor.

Jor Bay, East Lombok, represents a coastal area experiencing significant social-ecological pressures due to the intensification of resource utilization, particularly from lobster aquaculture using floating net cages and increasing spatial competition among resource users. This area can be understood as a small-scale social–ecological system, characterized by clearly defined spatial boundaries, a relatively limited number of actors, and high-intensity interactions between local communities and coastal resources through capture fisheries and aquaculture activities. These pressures are reflected in habitat degradation, declining water quality, and conflicts over resource use, indicating an imbalance between the system to be governed and the governing system within the resource governance framework. This study aims to: (1) map the Social–Ecological System (SES) network of provisioning ecosystem services in Jor Bay; (2) analyze governance interactions; (3) assess governance performance influencing resource utilization; and (4) develop an interactive governance model for sustainable coastal management. The study was conducted from August to September 2024 in Jor Bay, West Nusa Tenggara, Indonesia. A network based social-ecological systems approach was employed using Social–Ecological Network Analysis (SENA) to map interconnections among system components. This approach was complemented by governability analysis to assess system capacity, governance interaction analysis to examine patterns of interaction among actors, and Interpretative Structural Modelling (ISM) to structure priority interventions and formulate the interactive governance model. The results indicate that the social–ecological network of Jor Bay consists of 36 components (nodes) and 67 linkages (edges), reflecting a high level of system complexity. Local rules (LocalRule) emerged as the most central component, while ecosystem threats (ResThreat) and human-constructed facilities (HumConFac) were identified as major stressors. Betweenness centrality analysis highlights local rules, ecosystem quality (EcoQual), and human infrastructure as key connectors in information flow. Community detection analysis identified six clusters with a modularity value of 0.49, indicating a well-defined network structure. Governability assessment shows that the governance system ranges from low to moderate capacity, characterized by hierarchical dominance, weak inter-institutional coordination, and limited effectiveness of co-management practices. Governance Interaction Analysis (GIA) identified 65 governance interactions with moderate to fairly good quality; local rules, village government (VilGov), and non-governmental organizations (NGOs) were the most influential actors, whereas regional policies (RegPolicy) and formal institutions (FormInst) showed the lowest interaction levels. Overall governance performance is categorized as good, with ecological and governance dimensions being relatively strong, while social and economic dimensions remain weaker. This study proposes an interactive governance model structured across three time horizons: short-term (strengthening coordination and compliance with local rules), medium-term (clarifying authority and institutional harmonization), and long-term (controlling resource use intensity and ecosystem restoration). The model provides a strategic framework for enhancing adaptive, participatory, and sustainable governance of provisioning ecosystem services in small-scale coastal systems such as Jor Bay.