Potensi Penerapan Verifikasi Berbasis Ilmiah untuk Penelusuran Kayu di Indonesia

Abstract

Tesis ini mengkaji peluang integrasi metode verifikasi kayu berbasis ilmiah ke dalam sistem tata kelola kayu di Indonesia sebagai upaya memperkuat tata kelola hutan dan meningkatkan kredibilitas sistem legalitas kayu. Penelitian ini berangkat dari tantangan masih terjadinya pembalakan liar dan keraguan sebagian pihak terhadap efektivitas pengecekan berbasis dokumen administratif. Dalam konteks meningkatnya tuntutan pasar global terhadap transparansi dan keterlacakan rantai pasok, pendekatan ilmiah seperti identifikasi anatomi kayu, analisis stabel isotope, NIRS, DART TOFMS, analisis DNA dipandang memiliki potensi untuk memperkuat sistem yang ada melalui pembuktian berbasis ilmiah. Penelitian menggunakan kombinasi berbagai pendekatan yang memungkinkan analisis komprehensif. Tahapan awal berupa tinjauan literatur sistematis menggunakan kerangka PECO untuk mengidentifikasi indikator, yang kemudian dianalisis melalui kerangka PESTLE dan SWOT untuk memetakan faktor pendorong dan penghambat integrasi. Dalam penentuan prioritas strategi, penelitian ini memanfaatkan metode AHP untuk mengevaluasi indikator berdasarkan penilaian para ahli dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode identifikasi kayu berbasis ilmiah ke dalam sistem tata kelola kayu Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara konseptual, terutama didukung oleh kebutuhan penguatan penegakan hukum, perkembangan teknologi, dan inovasi. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti pertimbangan biaya implementasi dalam mendukung kesiapan infrastruktur dan basis data nasional, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen politik jangka panjang. Faktor hukum, teknologi, dan ekonomi muncul sebagai aspek strategis yang paling menentukan dalam proses integrasi. Secara keseluruhan, tesis ini menegaskan bahwa verifikasi kayu berbasis ilmiah diposisikan strategi penguatan tata kelola dan legitimasi sistem yang telah berjalan, bukan sebagai substitusi sistem yang telah ada. Integrasi yang bertahap, didukung penguatan kelembagaan, kolaborasi multipihak, serta strategi kebijakan yang terencana, akan menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi tata kelola kayu Indonesia.

This thesis examines the potential integration of science-based wood verification methods into Indonesia’s timber governance system as a strategy to strengthen forest governance and enhance the credibility of the national timber legality framework. The study is grounded in the persistent challenges of illegal logging and the limitations of document-based administrative verification mechanisms. Amid growing global market demands for transparency and supply chain traceability, scientific approaches including wood anatomical identification, stable isotope analysis, NIRS, DART-TOFMS, and DNA-based analysis are considered to offer significant potential to reinforce existing systems through objective, evidence-based verification. The research adopts a mixed-methods design to ensure a comprehensive analytical framework. It begins with a systematic literature review using the PECO framework to identify relevant sustainability indicators. These indicators are subsequently examined through PESTLE and SWOT analyses to assess the political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions influencing integration. To establish strategic priorities, the AHP is employed to evaluate and rank sustainability indicators based on expert judgments from diverse disciplinary backgrounds. The findings demonstrate that the integration of science-based wood identification methods into Indonesia’s timber governance system is conceptually well-founded, particularly in light of the need to strengthen law enforcement, support technological advancement, and promote innovation in forest governance. Nevertheless, several constraints must be addressed, including implementation costs associated with infrastructure development and the establishment of a national reference database, limited human resource capacity, and the necessity of sustained political commitment. Among the assessed dimensions, legal, technological, and economic factors emerge as the most critical determinants in the integration process. Overall, this thesis argues that science-based wood verification should be positioned as a complementary instrument to enhance governance effectiveness and reinforce the legitimacy of the existing system, rather than as a replacement mechanism. A phased and strategic integration supported by institutional strengthening, multi-stakeholder collaboration, and coherent policy planning will be essential to advancing transparency, accountability, and the overall integrity of Indonesia’s timber governance framework.