| dc.description.abstract | Sungai Citarum memiliki nilai sejarah dan fungsi strategis penting
berdasarkan aspek potensi sumber daya air, fungsi sosial ekonomi dan budaya.
Sungai Citarum juga mendukung sektor pertanian, energi dan sumber air baku bagi
masyarakat. Selama tiga dekade terakhir Sungai Citarum lebih dikenal dengan
sekumpulan permasalahan dan tekanan pencemaran dan kerusakan. Laju
pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat seiring dengan laju eksploitasi
sumber daya alam dan lingkungan. Sepanjang aliran sungai menjadi tempat
pembuangan sampah industri dan rumah tangga yang tidak terkontrol. Kondisi ini
dalam waktu yang lama dikhawatirkan tidak dapat mendukung upaya pembangunan
ekosistem yang berkelanjutan.
Tahun 2018 ditengarai sebagai titik balik semua pihak yang berkomitmen
untuk mempercepat pengendalian pencemaran dan kerusakan di sepanjang Daerah
Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen
politik yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15
Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah
Aliran Sungai Citarum. Perpres ini diaktualisasikan dalam program Citarum Harum
yang memiliki ultimate goal meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) sampai
dengan angka 40,86 pada tahun 2025. Selain itu kolaborasi lintas sektor dengan
garis komando keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kekhasan
dalam implementasi Perpres ini. Penelitian ini bertujuan; 1) menganalisis
perubahan kualitas air Sungai Citarum setelah implementasi Perpres Nomor 15
Tahun 2018; 2) menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi Perpres
Nomor 15 Tahun 2018 berdasarkan konsep manajemen perubahan dalam Teori U;
3) menganalisis pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap implementasi
Perpres Nomor 15 Tahun 2018.
Perubahan kualitas air sungai Citarum dianalisis menggunakan metode
Indeks Pencemaran (IP) dengan parameter fisika, kimia dan biologi yang diuji.
Beberapa parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah Total Suspended Solid
(TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical
Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Nitrat, Fecal Coliform, dan Total Coliform.
Pengambilan sampel air dilakukan dengan metode grab sample pada tiga titik lokasi
penelitian di Cisangkan Hilir, Cibeureum Hilir dan Cimahi Leuwigajah untuk
selanjutnya dianalisis di laboratorium lingkungan BINALAB. Sementara data
series kualitas air sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 diperoleh dari data sekunder
yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Selanjutnya persepsi masyarakat dianalisis
dengan menggunakan landasan Teori U oleh Otto Scharmer. Teori U dapat
digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat
setelah implementasi program Citarum Harum. Pengaruh dan kepentingan
stakeholder dianalisis menggunakan analisis stakeholder.
Hasil uji kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air yang terdapat pada
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kelas II. Indeks pencemaran pada
ketiga titik lokasi penelitian berkisar antara 2 sampai dengan 8 yang termasuk status
mutu tercemar ringan hingga sedang pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.
Ketiga tahun ini merupakan tahun dimana program Citarum Harum aktif
dilaksanakan. Status mutu air pada tahun 2024 dan 2025 dimana program Citarum
Harum tidak aktif dilaksanakan termasuk kategori tercemar ringan hingga berat.
Konsep perubahan perilaku masyarakat dalam implementasi program
Citarum Harum jika dianalisis lebih jauh berdasarkan Teori U sudah berada pada
gerakan Co-creating yaitu menciptakan kebijakan dan inovasi berbasis partisipasi
kolektif. Bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat antara lain; 1) Perilaku
masyarakat mulai tertib membuang sampah pada titik-titik lokasi penampungan
yang telah disiapkan; 2) Masyarakat sekitar sungai mulai proaktif melaporkan
kepada aparat TNI jika melihat adanya oknum perseorangan maupun industri yang
membuang sampah sembarangan atau limbah ke sungai; 3) Interaksi masyarakat
dengan aparat TNI berjalan dengan baik terutama pada aspek pengawasan; 4)
Masyarakat di sekitar sungai merasakan manfaat langsung dari program berupa
septic tank komunal dan perbanyakan TPS (Tempat Penampungan Sementara); 5)
Munculnya berbagai bentuk inisiatif inovasi pengolahan sampah di tingkat tapak
oleh masyarakat antara lain pembangunan rumah pengelolaan sampah berbasis RT,
penguraian sampah lokal dengan budidaya maggot, dan penggunaan alat
insenerator.
Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa pemetaan stakeholder yang
terlibat dalam program Citarum Harum terdiri atas empat kategori yaitu key player,
subject, crowd, dan context setter. Key players (pemain kunci) merupakan
stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap
perumusan dalam kebijakan maupun implementasi dari kebijakan tersebut. Key
player dalam program Citarum Harum adalah Tim Pengarah, Satgas, Gubernur
Jawa Barat, Panglima III Siliwangi, Komandan Sektor, dan BBWS. Subject adalah
stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah.
Yang termasuk sebagai subject adalah DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten
Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan RT/RW. Crowd
merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.
Karena kepentingan dan kekuasaan para stakeholder ini dapat berubah seiring
berjalannya waktu Tim Ahli, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli Sungai,
Kelompok Tani Hutan dan Bank Sampah Induk termasuk dalam kategori crowd.
Context setter merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi
kepentingannya rendah. Stakeholder yang termasuk dalam kategori ini harus
dipantau, karena dalam kondisi tertentu kategori dapat menjadi key player. Kapolda
Jawa Barat dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk kategori
context setter. Pemerintah telah menyediakan regulasi, fasilitas, dan progress
pendampingan terhadap upaya pemulihan DAS Citarum. Pelibatan Kementerian
Dalam Negeri dalam penguatan peran pemerintah kabupaten/kota disertai dengan
perubahan perilaku masyarakat dapat meningkatkan aksi nyata program Citarum
Harum. Dukungan terhadap pembentukan dan penguatan komunitas lokal sebelum
masa transisi program Citarum diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program
pemulihan sungai. | |
| dc.description.abstract | The Citarum River holds historical significance and serves a vital strategic
function in terms of its water resource potential, as well as its socio-economic
and cultural roles. It supports key sectors including agriculture, energy, and the
provision of raw water for communities. However, over the past three decades,
the Citarum River has become more widely recognized for its severe pollution
and environmental degradation. Rapid population growth has paralleled
unsustainable exploitation of natural resources and the environment. The river
has been used as a dumping ground for uncontrolled industrial and domestic
waste. Prolonged environmental degradation threatens the river's ability to
sustain a healthy and sustainable ecosystem.
The year 2018 marked a turning point when various stakeholder
committed to accelerating pollution control and environmental restoration across
the Citarum River Basin (DAS Citarum). The Indonesian Government
demonstrated strong political will by issuing Presidential Regulation Number 15
of 2018 concerning the Acceleration of Pollution and Environmental
Degradation Control in the Citarum River Basin. This regulation was
operationalized through the Citarum Harum program, which aims to increase the
Water Quality Index (Indeks Kualitas Air/IKA) to a target value of 40.86 by the
year 2025. A distinctive feature of this program is the cross-sectoral
collaboration under the command of the Indonesian National Armed Forces
(TNI).
This study aims to: (1) analyze changes in water quality in the Citarum
River following the implementation of Presidential Regulation Number 15 of
2018; (2) assess public perceptions of the implementation of this regulation
through the lens of change management using Otto Scharmer’s Theory U; and
(3) analyze the roles and interactions of stakeholder in the governance of the
policy's implementation.
Water quality changes were analyzed using the Pollution Index (Indeks
Pencemaran/IP) method, based on physical, chemical, and biological parameters.
Parameters examined include Total Suspended Solids (TSS), Dissolved Oxygen
(DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD),
total phosphate, nitrate, fecal coliform, and total coliform. Water sampling was
conducted using the grab sampling method at three locations: Cisangkan Hilir,
Cibeureum Hilir, and Cimahi Leuwigajah, and laboratory analysis was carried
out at BINALAB Environmental Laboratory. Time-series data on water quality
from 2016 to 2024 were obtained from secondary sources, including the Cimahi
City Environmental Agency and the Citarum River Basin Authority (BBWS
Citarum).
Community perceptions were analyzed using the framework of Theory U,
which helps interpret behavioral change dynamics following the implementation
of the Citarum Harum program. The roles and interactions among stakeholder
were analyzed through stakeholder analysis.
Water quality test results were compared to the Class II water quality
standards established in Government Regulation Number 22 of 2021 on
Environmental Protection and Management. The Pollution Index at the three
study sites ranged from 2 to 8, indicating water quality status from lightly to
moderately polluted during 2020, 2021, and 2022—years when the Citarum
Harum program was actively implemented. In contrast, in 2024 and 2025—
when the program was inactive—the water quality status declined, ranging from
lightly to heavily polluted.
Behavioral changes among community members related to the
implementation of the Citarum Harum program are aligned with the "Cocreating"
phase of Theory U, where collective participation leads to policy and
innovation development. Observed behavioral changes include: (1) the gradual
shift from direct household waste disposal into the river to the use of designated
waste collection points; (2) community members becoming proactive in
reporting illegal dumping of waste or effluents by individuals or industries to the
TNI; (3) positive cooperation between the community and TNI officers,
especially in monitoring activities; (4) tangible benefits experienced by the
community such as the provision of communal septic tanks and additional
Temporary Disposal Sites (TPS); (5) the emergence of local waste management
innovations such as neighborhood-based waste facilities, maggot cultivation for
organic waste breakdown, and the use of incinerators.
Stakeholder analysis revealed four categories of actors involved in the
Citarum Harum program: key players, subjects, crowd, and context setters. Key
players are those with high influence and high interest—including the Steering
Committee, Task Force, Governor of West Java, Commander of Military
Regional Command III/Siliwangi, Sector Commanders, and the River Basin
Authority (BBWS) of Citarum. Subjects, with high interest but low influence,
include the Provincial and Municipal/District Environmental Agencies,
Regional Development Planning Agencies (Bappeda), village/urban ward
governments, and neighborhood associations (RT/RW). The crowd category—
actors with both low influence and low interest—includes expert teams,
universities, river care communities, forest farmer groups, and central waste
banks, whose status may evolve over time. Context setters, who hold high
influence but low direct interest, must be closely monitored as they could
become key players under certain circumstances. These include the West Java
Regional Police Chief and the Indonesian Employers Association (APINDO).
The government has provided regulations, facilities, and ongoing assistance to
support the restoration of the Citarum watershed. The involvement of the
Ministry of Home Affairs in strengthening the role of district and municipal
governments, accompanied by behavioural changes within local communities
could enhance the tangible implementation of the Citarum Harum Program.
Support for the establishment and empowerment of local communities prior to
the programs transition phase is essential to ensure the river restoration efforts
under the Citarum Harum program. | |
