Pendekatan Spasial dan Kebijakan dalam Pembangunan Koridor Hidupan Liar Menggunakan Analisis Struktur Lanskap di Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Abstract

Kepunahan satwa liar di Pulau Jawa terus meningkat akibat hilangnya habitat yang dipicu oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Fragmentasi hutan tidak hanya mempersempit ruang gerak spesies, tetapi juga memperburuk konflik antara manusia dan satwa liar. Sayangnya, strategi pemulihan ekosistem yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek konektivitas habitat sebagai bagian dari pendekatan konservasi. Penelitian ini berfokus pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan habitat penting bagi spesies endemik seperti macan tutul jawa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat fragmentasi hutan sebagai dasar mitigasi isolasi habitat dan konflik manusia-satwa, merancang desain pemulihan ekosistem berbasis koridor hidupan liar melalui pendekatan spasial terhadap habitat macan tutul jawa, serta menganalisis efektivitas kebijakan dan identifikasi aktor dalam implementasi strategi pemulihan ekosistem. Metodologi yang digunakan menggabungkan analisis spasial dan kebijakan dengan kerangka Institutional Analysis and Development (IAD) Ostrom. Analisis biofisik dilakukan melalui pemodelan habitat dan pengukuran fragmentasi hutan, sedangkan analisis kebijakan mencakup identifikasi aktor, elemen kebijakan, dan evaluasi aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi hutan di TNGHS masih berlangsung hingga tahun 2023, ditandai dengan meningkatnya indeks Number of Patch (NP) dan Edge Density (ED). Kawasan prioritas untuk pemulihan ekosistem berbasis koridor meliputi resor Kawahratu, Gunung Kendeng, dan Gunung Bedil, yang memiliki kesesuaian habitat tinggi namun mengalami fragmentasi signifikan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa sebagian besar elemen telah terpenuhi, terutama dalam aspek informasi dan posisi, dengan keterlibatan aktor yang cukup aktif. Namun, masih terdapat kekosongan dalam regulasi terkait batasan aksi pemulihan berbasis koridor. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang kebijakan, penyesuaian zonasi, serta perbaikan definisi dan tata kelola untuk mendukung pembangunan koridor hidupan liar secara efektif sebagai bagian dari strategi konservasi lanskap di TNGHS.