| dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,
dengan judul "Hasil Tangkapan Sampingan (HTS) Ikan Hiu pada Perikanan Jaring
Insang Gill Net dan Pukat Trawl di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu" Penelitian
ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kecamatan Ipuh
dan TPI Kecamatan Teramang Jaya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:
(1) mengidentifikasi jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap hiu di
TPI Kabupaten Mukomuko, (2) mengukur panjang dan berat hiu yang didaratkan,
(3) mengidentifikasi jenis hiu beserta status konservasinya, dan (4) menyusun
strategi pengelolaan perikanan hiu di Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa alat tangkap yang menghasilkan ikan hiu sebagai hasil
tangkapan sampingan (bycatch) adalah jaring insang (gill net) dan pukat (trawl).
Sementara itu, hasil tangkapan utama berupa ikan-ikan seperti tongkol, layur, bawal,
udang, dan sotong. Alat tangkap gillnet menghasilkan 9% hiu dari total tangkapan,
sementara pukat menghasilkan 8%. Namun, gillnet menyumbang 70% dari total hiu
yang didaratkan, sementara pukat hanya 30%. Penelitian ini juga menemukan
bahwa sebagian besar hiu yang didaratkan masih berukuran juvenil, dengan
persentase mencapai 82,9%. Sementara itu, seluruh hiu martil (Sphyrna lewini)
yang didaratkan berukuran juvenil, yang menunjukkan bahwa ukuran tersebut
belum layak untuk ditangkap. Berdasarkan status konservasinya, ikan hiu jenis
kejen (Loxodon macrorhinus) masuk dalam kategori hampir terancam (Near
Threatened/NT), sementara hiu martil (Sphyrna lewini) tergolong sangat terancam
punah (Critically Endangered/CR). Mengacu pada hasil analisis SWOT, kondisi
pengelolaan perikanan hiu di Kabupaten Mukomuko saat ini berada pada kuadran
(Weaknesses-Opportunities), yang berarti terdapat kelemahan dalam pengelolaan
yang dapat dimanfaatkan untuk meraih peluang perbaikan. Berdasarkan analisis ini,
beberapa rekomendasi strategi pengelolaan yang dapat diterapkan antara lain: (1)
peningkatan pengawasan, khususnya di wilayah darat pada tempat transaksi atau
penjualan ikan; (2) sosialisasi Keputusan Menteri KP No. 61 Tahun 2018 mengenai
jenis dan status ikan, serta tata cara izin pemanfaatan ikan kepada aktor pasar
(nelayan dan pengepul); dan (3) peningkatan pencatatan data penjualan ikan yang
lebih rinci dan sistematis. | |
