| dc.description.abstract | Kabupaten Mandailing-Natal adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 tahun 1998, dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Mandailing-Natal memiliki potensi usaha penangkapan dan budidaya, dimana luas laut sejauh 12 mil diperkirakan seluas 3.778,08 km2 dengan panjang pantai 170 km dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing-Natal, 2002). Kabupaten ini memiliki volume produksi sub sektor perikanan laut sebesar 1.3963,7 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 95.383.450.000, serta jumlah perahu/kapal sebanyak 948 unit, jumlah alat tangkap sebanyak 1.055 unit serta 1.548 jumlah tangga perikanan @inas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, 2001). Pemaiitan potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Mandailing-Natal hams dilakukan secara terkontrol, sehingga kelestarian sumberdaya ikan dapat dipertahankan, serta produktivitas optimum terus tejaga. Setiap dayah yang dimanfahtkm uiikik usaha penangkapan ikan perlu diketahui jumlah potensinya, bagaimana tingkat pemanfaatamya dan upaya-upaya pengembangannya di era otonomi daerah yang sekarang sudah dimulai. Sistem pengembangan wilayah pesisir berbasis perikanan tangkap tidak hanya mencakup faktor produksi, melainkan mencakup pula berbagai faktor terkait Iaimya seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dan kelembagaan yang terkait dengan perikanan tangkap. Oleh karena itu dalam upaya pengembangannya perlu mempertimbangkan berbagai faktor terkait dalam sistem perikanan tangkap tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 1. menduga potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut di Kabupaten Mandailing-Natal; 2. mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh atau komponen-komponen yang berperan dalam pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing-Natal; 3. mengkaji kebijakan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing-Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan nelayan dan instansi terkait serta observasi langsung ke lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan arsip Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing-Natal. Analisis data dilakukan dengan analisis potensi untuk rnenduga potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut, analisis sistem untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengamh dalam pengembangan perikanan tangkap dan analisis komparatif deskriptif untuk mengkaji kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing-Natal. Usaha penangkapan ikan yang ada di pantai barat Kabupaten Mandailing-Natal tergolong dalam usaha kecil (small scale iizdzcstty fisheries). Terdapat beberapa kelompok sumberdaya ikan yang tingkat pemanfaatamya masih rendah yaitu masih dibawah 50 % seperti pada kelompok sumberdaya ikan demersal (5,58%), kelompok su~llberdaya ikan pelagis (10,SO %) dan ikan karang (20,72 %). Sedangkan pada kelompok sumberdaya udang sudah berlebihan pengusahaannya (over exploited) yaitu 113,15 %. Analisis kebutuhan menguraikan sistem ke dalam komponenlunit sebagai para pelaku (stake holder) yang terlibat didalamnya. Dalam sistem pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Mandailing-Natal diketahui beberapa komponen yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan dunia kelautan dan perikanan. Pihak-pihak atau pelaku-pelaku yang terliba: dalan sistem perikanan tangkap di Mandailing-Natal adalah nelayan, pedagang, pengolah, juraganltoke, konsumen, TPI, Dinas Relautan dan Perikanan serta Pemda. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilahkan, ada beberap masalah utama yang berkaitan dengan sistem perikanan di Kabupaten Mandailing-Natal, yaitu: sebagian besar nelayan masih menggunakan bidang usaha penangkapan dengan rnenggunakan kapal motor di bawah 5 GT dan perahu tanpa motor dan pasca penangkapan secara tradisional, keterbatasan modal dai~re ndahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan, fasilitas (sarana dan prasarana) masih sangat terbatas dan tidak memadai, pelelangan tidak dilaksanakan di TPI. Pengendalian operasi penangkapan per!u dilakukan mengingat adanya sumberdaya ikan yang telah mengalami tangkap lebih. Untuk itu pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan perlu melakukan pengendalian dengan mengurangi jumlah alat yang dioperasikan untuk menangkap sumberdaya udang yang telah mengalami tangkap lebih tersebut jdalam ha1 ini adalah dogol). Dalam rangka mengatasi keterbatasan operasi penangkapan ikan di laut karena sebagian besar unit penangkapan masih menggunakan kapal motor di bawah 5 GT dan tanpa motor serta untuk mengoptimalkan sumberdaya ikan yang tingkat pemanfaatannya masih di bawah 50 % maka Program peningkatan skala usaha (untuk kapal motor di bawah 5 GT) sesuai untuk mengatasi ha1 tersebut melalui ukuran kapal dan alat tangkap diperbesar seliingga operasi penangkapan dapat rnenjangkau laut lepas. Alternatif lain adalah perlu dilahkan motorisasi sampanlperahu dayung filenjadi motor tempel maupun motor bermesin dalam. Usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan skala usaha merupakan salah satu langkah yang hams ditempuh dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut. Kecenderungan penambahan jumlah upaya penangkapan ztau peningkatan produksi tanpa ada~iya peraturan yang mengatur jumlah armada dan aiat tangkap yang di perbolehkan beroperasi akan rnenyebabkan o~lerfishiiigp ada ~erairante rsebut dan juga aLan menimbulkan gejala kepayahan (exl~azrsted) potensi sumberdaya ikan, urituk itu pemerintah daerah perlu pengaturan jumlah upaya penangkapan dali jumlah armada yang beroperasi, pengaturan jumlah alat tangkap, pengaturan waktu dan daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan musim penangkapan. Per],; penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran pembangunan dan pengembangan sub sektor perikanan tangkap di Kabu~atenM andailing-- Natal. Keterbatasan fasilitas mempakarl salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya produksi dan pendapatan nelayan, selain itu dapat menarik minat investor untuk menanamkarl modalnya di daerah ini sehingga pengembangan wilayah Mandailing-Natal bisa lebih cepat dicapai. Untuk itu Pernerinta!~ Daerah Kabupaten Mandailing-Natal perlu perbaikan dan pengoptimalkan PPI yang ada agar fungsi PPI seperti tempat pendaratan dal; pembongkaran hasil tangkapan serta tempat berlabuh kapal dapat dilaksanakan dengan baik. Pengoptimalan fungsi TPI dan peinbangunan TPI bagi daerah yang belum ada perlu dilaksanakan agar nelayan mendapatkan harga yang layak untuk hasil tangl~apannya.P embangunan pabrik es perlu segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan es melaut nelayan dan pembangunan pabrik tepung ikan ~ilengatasi . te jadinya ol~erprodtrci. Upaya peningkatan halitas sumberdaya manusia sektor perikanan sangat penting dlakukan. Hal ini karena melihat potensi dan ko1:disi usaha perikanan di daerah ini, serta untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunannya, sangat dibutuhkan. sumberdaya manusia yang berkualitas atau PNS dengan background perikanan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing-Natal agar mempercepat pengangkatan atau penerimaan PNS untuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Bila ha1 terszbut dipenuhi, akan berpengaruh nyata kepada peningkatan skill nelayan karena kegiatan pelatihan dan penyuluhan menjadi berkesinambungan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan benar-benar menjadi dinas teknis. Dari jumlah PNS yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandaling- Natal hanya terdapat 2 orang yang teknisi, 1 orang Sarjana budidaya dan 1 orang lagi tamatan Sekolah Menengah Perikansc. Program pelatihail dan magang aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan ke daerah yang telah berhasiwmaju maupun ke pusat pzndidikan, latihan dan keteran~pilan Departemen Kelautan dan Perikanan perlu diprioritaskan agar transfer of tech~lologi dan program pelatihan dan sosialisasi teknologi penangkapan ikan dan teknologi pengolahan hasil perikanan kepada nelayan dapat berjalan dengan baik. Program pelatihan dan sosialisasi teknologi penangkapan ikan dan ieknologi pengolahan hasil perikanan perlu secara bertahap diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan nelayan (dalam ha1 menyangkut keterampilan pasca panen di atas kapal un:.dk meningkatkan mutu hasil tangkapan dan pengetahuan mengenai masa penangkapan maupun daerah penangkapan ikan). Pembentukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di tiga kecamatan pantai dan unit pelaksana teknis (UPT) pada sentra kawasan produksi perikanan perlu segera direalisasikan. Hal ini karena cabang dinas kelautan dan perikanan serta UPT di 3 kecamatan pantai tersebut sampai saat ini belum ada atau belum dibentuk. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam pengembangan perikanan, terutama berupa pinjaman modal usaha. Hal ini sesuai dengan kondisi nelayan yang sering mengalami kendala dalam masalah permodalan untuk meningkatkan usahanya. Bank Rakyat Indonesia (BFU) sesuai dengan komitmennya untuk membantu masyarakat petani termasuk nelayan me~lyediakan batuan kredit. Narnun fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dirnanfaatkan oleh nelayan karena masalah prosedur dan persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh nelayan seperti keharusan adanya agunan daiam pengajuan kredit. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan melalui permodalan sangat membantu perkembangan usaha perikanan tangkap. Akan tetapi perlu diperhatikan mekanisme pemberian bantuan agar tidak menimbulkan keser~jangan antara nelayan yang diberi bantuan densan nelayan yang tidak diberi bantcan. Pe~nbangunan perikanan tnemang tidak terlepas dari dukungan tinansial. Oleh karena itu perlu dibangun lembaga keuangan yang dapat me~ubantu nelayan agar pembangunan perikanan rnenjadi berkembang. Kemudian keberadaan TPI tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ikan hasil tangkapan yang didaratkan oleh para nelayan tidak di lelang di TPI akan tetapi langsung dijual kepada pedagang, pengolah atau kepada juragan. Dengan demikian terlihat bahwa pola kelembagaan yang ada belum banpak yang mendukung sektor perikanan tangkap belum adanya program untuk mengatasi ha1 tersebut. Untuk itu pelu pola kelembagaan yang melibatkan nelayan sebagai salah satu komponennya seperti dengan membentuk lembaga perkunipulan nelayadpaguyuban nelayan. Selain itu hams ada koordinasi antar lembaga terkait sehingga memudahkan perkembangan peiikaiian tangkap di Kabupaten Mandailing- Natal. | id |
