Pengembangan Model Kebijakan Energi Terbarukan Berbasis Hutan Tanaman Rakyat Untuk Industri Biomasa Yang Berkelanjutan

Abstract

Pengembangan energi baru dan terbarukan harus didorong sesuai amanat Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 mengamanatkan bauran energi pada tahun 2025 sebesar 17% untuk energi baru dan terbarukan. Perusahaan dapat berkontribusi dalam hal investasi dan pengembangan energi baru dan terbarukan dalam bentuk Corporate Social Responsibility untuk Community Development. Kesuksesan suatu usaha yang melibatkan masyarakat tidak akan lepas dari Community Development (Monier 2011). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan model kebijakan energi terbarukan, khususnya biomasa untuk listrik pedesaan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tarif listrik untuk biomasa berbasis kayu tertentu; (3) merancang peran hutan sosial untuk industri bahan baku biopelet dalam rantai pasokan yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan teknik soft systems methodology dalam bentuk studi kasus yang didukung oleh literatur untuk memberikan pendekatan alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi para pemimpin di Perusahaan Pertambangan Indonesia. Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan kuesioner yang bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi feed-in tariff dan hutan sosial untuk biopelet energi berkelanjutan. Teknik analisis menggunakan dua metode analisis yaitu Interpretative Structural Modeling (ISM) dan Strategic Assumtion Surfacing and Testing (SAST). Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Sumbawa karena relatif dekat dengan Pulau Jawa dan sumber daya alamnya yang luar biasa, terutama pertambangan emas yang besar. Diharapkan setelah penambangan emas selesai, bekas lahan tambang tidak menjadi sia-sia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sub-elemen yang memainkan peran kunci dalam pengembangan model kebijakan energi terbarukan untuk industri biomasa berkelanjutan yaitu sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar kantor pemerintah daerah terkait, partisipasi masyarakat, pendanaan dan bisnis investment banking, keuangan mikro, tokoh masyarakat, lahan hutan negara, kebijakan hutan tanaman rakyat, tata ruang dan tata wilayah, lembaga keuangan / bank, LSM dan asosiasi profesi bidang energi. Selain itu, ada sejumlah asumsi yang memiliki kepentingan strategis dan kepastian tinggi untuk kecukupan pasokan bahan baku, bahan baku industri yang tersedia, alternatif bahan baku biomasa yang potensial di lokal, sistem perdagangan yang jelas, dukungan regulasi (lisensi) dan pemerintah daerah, inventarisasi lahan dan hutan, dan dukungan dari tokoh masyarakat. Berdasarkan metode Intermediate Objective Map, diperoleh 5 klaim yaitu pelestarian sumber daya hutan, pengembangan energi hutan, biopelet industri sebagai green business, kelayakan industri biopelet, penyedia energi dan biopelet untuk industri listrik pedesaan .