| dc.description.abstract | Pada masa sebelum otonomi daerah, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan kebijakan pembangunan suatu daerah. Pemerintah pusat juga berperan besar dalam menentukan proporsi pembagian dana antara pusat dan daerah, sehigga timbul ketimpangan antara daerah maupun antar sektor dalam suatu daerah. Sistem pembagian sumber-surnber dana tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Menanggapi ketidakpuasan dari pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Adanya kebijakan otonomi daerah menyiratkan bahwa daerah harus mampu mengoptimalkan potensi sektor-sektor perekonomiannya, sehingga informasi mengenai pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan ekonominya. | id |
