| dc.description.abstract | Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, di satu sisi telah menimbulkan masalah sosial yakni meningkatnya jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Secara statistik angka kemiskinan di perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, akan tetapi ini tidak mengindikasikan bahwa dampak krisis ekonomi tidak begitu kentara. Rendahnya angka kemiskinan tidak berarti upaya penanggulangan kemiskinan menjadi hal yang tidak diperlukan lagi. Pemerintah memandang perlu dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui P2KP-Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Urban Poverty Project), karena kemiskinan berkaitan erat dengan hak asasi manusia.
P2KP merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi dimana sebelumnya telah dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam pelaksanaannya P2KP sifatnya tidak hanya sebagai upaya reaktif terhadap kondisi yang ada akan tetapi bersifat strategis, karena dalam kegiatannya disiapkan landasan berupa kelembagaan masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.
Penelitian dilakukan di salah satu penerima bantuan P2KP yaitu Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Wilayah Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara, pengamatan dan kajian literatur. Waktu penelitian pada bulan Juni sampai awal Agustus tahun 2001.
Strategi pemberdayaan dengan pendekatan kelompok dalam P2KP di tingkat kelurahan direpresentasikan dengan pemberdayaan lembaga birokrasi kelurahan, masyarakat, dan fasilitator kelurahan (faskel). Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, dibentuk tiga kelembagaan yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai bagian gugus BKM, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan sasaran dalam P2KP.
Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Ulujami menunjukkan bahwa ketiga lembaga yang berperan dalam pengelolaan P2KP kecuali untuk KSM, berjalan sebagaimana ketentuan yang digariskan. Birokrasi kelurahan tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), peranannya sebatas pembina, hasil penelitian menunjukkan intervensi aparatur kelurahan tidak ada. Begitupula dengan faskel dan pengurus BKM, dinilai memiliki kinerja yang baik. Adapun mengenai KSM, mengalami kesulitan. Pembentukan kelompok miskin melalui KSM tidak efektif, ide awal pembentukan KSM adalah sebagai wahana belajar antar sesama tidak terlaksana karena masing-masing anggota disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima Kelurahan Ulujami sebanyak Rp. 1 milyar dari Rp. 1.25 milyar yang direncanakan. Jumlah tunggakan sampai akhir Mei 2001 sebesar Rp. 65.908.760 atau sekitar 74 anggota, jika dibandingkan dengan jumlah dana bergulir, kredit macet tersebut sebesar 6.15% masih berada pada taraf wajar. Sebagai impelementasi dari prinsip akuntabilitas…dst | id |
