Analisis sosial ekonomi pengalihan saham Perusahaan Inti Kepada Plasma : studi kasus di Wilayah kerja PT. Tehnusamba Indah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

Abstract

Sudah merupakan kesepakatan nasional bahwa pembangunan di Indonesia harus dilaksanakan dengan bertumpu pada TRILOGI PEMBANGUNAN, yaitu (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sehubungan dengan hal di atas dan kaitannya dengan pemerataan hasil hasil pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan pengalihan sebagian saham perusahaan swasta kepada koperasi. Penegasan ini disampaikan oleh Presiden sebagai Mandataris MPR RI pada tanggal 4 Januari 1990 dalam pengantar nota keuangan dana RAPBN 1990/1991 di depan sidang paripurna DPR RI. Pengalihan saham perusahaan swasta kepada koperasi didasarkan dengan adanya kepentingan keterkaitan antara koperasi dengan perusahaan yang bersangkutan. Kepentingan keterkaitan tersebut dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu (1) koperasi yang berada dalam perusahaan (kopkar); (2) koperasi yang memiliki kaitan produksi (pemasok bahan baku), atau kaitan distribusi (penyalur) dan (3) koperasi yang memiliki kaitan teritorial. Bentuk pertama dari kategori kedua itulah yang disekenariokan pada pembentukan Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana pihak plasma sebagai pemasok bahan baku diberi kesempatan untuk memiliki saham perusahaan intinya. Bentuk ini dinilai baik dari segi norma sosial maupun dari segi norma ekonomi. Hubungan antara koperasi dan perusahaan dalam sistem ini bersifat resiprokal yang mutualisis.