| dc.description.abstract | Peningkatan kualitas masyarakat tani sebagai productive agent hendaknya menjadi tujuan inti kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan tersebut dapat mengundang berbagai pertanyaan lebih lanjut, diantaranya: Bagaimanakah menumbuhkan sikap membangun dari masyarakat tani yang selaras dengan norma masyarakat pedesaan? Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani sebagai manusia pembangun? Bagaimanakah membina masyarakat tani agar mereka mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi pertanian, yang secara nasional mampu mengamankan swasembada pangan (beras) yang telah dicapai pada awal Pelita IV ini ?
Sebagai konsekwensi tuntutan diatas, penyuluhan pertani- an yang merupakan pendidikan non-formal, berfungsi mendidik dan membina masyarakat tani secara terbuka, dalam rangka mengembangkan sumber-sumber daya manusiawi, yang menurut istilah Meier (1971) investment in human capital. Lebih jauh lagi Coombs dan Ahmed (1984) menerangkan bahwa pendidikan non formal berusaha menuntun kaum miskin di pedesaan keluar dari kemiskinan, melepaskan diri dari taraf kehidupan subsistensi. Selain itu, pendidikan non-formal juga mengandung potensi besar untuk menunjang karya raksasa pembangunan pedesaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan daya produksi masyarakat tani di daerah pedesaan. Dalam bagian lain Soediyanto (1978) mengatakan oleh karena penyuluhan pertanian merupakan sistim pendidikan non-formal, maka setiap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus mempersiapkan dirinya sebagai 'guru' yang baik... | id |
