Sistem perwilayahan dalam perencanaan pembangunan ( Studi kasus : Kabupaten DT II Bandung, Jawa Barat )

Abstract

Mengacu pada kenyataan terdapat perbedaan baik secara alamiah maupun buatan diantara daerah di dalam suatu wilayah dalam pemilikan kekayaan alam atau potensi fisik yang menyebabkan adanya perbedaan untuk tumbuh dan berkembang diantara daerah-daerah yang mengacu pada terjadinya ketimpangan antar daerah dalam suatu wilayah. Melalui pembangunan, keseimbangan dan pemerataan dapat tercapai dengan memperhatikan alokasi investasi yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembangunan diperlukan suatu pendekatan yang sederhana, luwes dan menyeluruh yang mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan wilayah. Dengan demikian pengorganisasian tata ruang dapat ditentukan dengan Sistem Perwilayahan Pembangunan yang dapat menciptakan keserasian antar dan dalam suatu wilayah serta memudahkan pencapaian pertumbuhan yang serasi dan seimbang. Sistem Perwilayahan Pembangunan sebagai salah satu pendekatan dalam kebijaksanaan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Bandung, bertujuan untuk memadukan kegiatan pembangunan dan mengurangi ketimpangan pertumbuhan antara Wilayah Pembangunan dan Sub Wilayah Pembangunan yaitu Wilayah Pembangunan Bandung (Sub Wilayah Pembangunan Padalarang, Cimahi, Lembang, Cililin), Wilayah Pembangunan Padalarang (Sub Wilayah Pembangunan Soreang, Majalaya, Margahayu, Cileunyi)...dst