Pola hubungan fungsional pemerintah desa dengan badan perwakilan desa dalam penyelenggaraan desa : studi kasus di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea, Desa Citeureup Kecamatan Citeureup dan Desa Cimanggu Kecmatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pola hubungan fungsional pemerintahan desa antara badan eksekutif desa dengan badan legislatif desa setelah berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan membandingkan tiga desa kasus dan untuk memperoleh pemahaman tentang efektifitas manajemen pemerintahan kedua lembaga pemerintahan desa di tiga desa kasus dalam menjalankan tiga fungsi pemerintahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pola hubungan fungsional Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004? Dan bagaimanakah efektifitas manajemen pemerintahan kedua lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan tiga fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan publik, fungsi pembangunan dan fungsi anggaran? Satuan analisis yang dipergunakan adalah masing-masing individu kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dari tiga desa kasus. Penentuan satuan analisis dilakukan secara purposif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok dan pengamatan berperanserta terbatas dimana cara yang dipertimbangkan untuk menuntun informan kunci dan sumbe informasi pada permulaan wawancara yang dilakukan adalah melalui pertanyaan deskriptif dan dokumen pribadi...dst