| dc.description.abstract | Partisipasi perempuan di bidang politik masih sangat terbatas, kepemimpinan publik masih bias gender. Mayoritas jabatan pemimpin di bidang publik masih dipegang oleh laki-laki. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2002 mengenai profil wanita Indonesia, jumlah perempuan yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) pada tahun 2000 adalah 1.559 orang dari 68.347 jabatan Kades di seluruh Indonesia. Berdasarkan perbandingan tesebut, berarti hanya terdapat dua persen Kades perempuan, sementara 98 persen sisanya posisi Kades masih dijabat laki-laki.
Persepsi bahwa laki-laki adalah pemimpin sedangkan perempuan adalah pengikut, masih kental terdapat dalam masyarakat Indonesia (Cicik, F., E Sofia, dan RB Munti, 2003). Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya kecenderungan untuk lebih memilih laki-laki dari pada perempuan sebagai pemimpin. Dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Bangsa Indonesia, maka kepemimpinan publik yang terdapat dalam masyarakat menjadi bias gender.
Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang cenderung patriarkis. Perempuan menempati posisi yang subordinat dari laki-laki (Mugnesiyah, 1984 dalam Sayogyo, 1986). Pola relasi gender yang dianut juga masih membagi peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bertanggung jawab di sektor domestik, dan laki-laki di sektor ekstra domestik (Sayogyo, 1980). ... | id |
