| dc.description.abstract | Proses pembangunan yang tidak memperhatikan masalah gender di dalamnya menimbulkan perbedaan akses, kontrol dan partisipasi serta manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan sebagai indikasi adanya kesenjangan gender. Melalui Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Propenas tahun 2000-2004, diharapkan kesenjangan gender dapat dikurangi dan pada akhirnya mencapai kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap proses pembangunan. Hal tersebut diwujudkan melalui strategi yang disebut dengan Pengarusutamaan Gender yang diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah tersebut diharapkan kondisi kesenjangan gender tersebut dapat diubah ke arah yang lebih setara dan adil.
Berkaitan dengan hal tersebut, penting kiranya untuk mengkaji sejauhmanakan akses, kontrol, partisipasi serta manfaat yang diperoleh perempuan dari program PDM-DKE yang merupakan salahsatu program yang dirancang pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan. Program PDM- DKE merupakan salahsatu program pembangunan yang direncanakan oleh BAPPENAS dengan tujuan meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan menyediakan bantuan pinjaman bergulir untuk mendanai usaha produktif masyarakat. Sasaran program adalah rakyat miskin di perkotaan dan perdesaan yang kehilangan pekerjaan dan sumber pemasukan, serta mereka yang sama sekali tidak memiliki sumber pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama pangan, pendidikan dan biaya kesehatan serta keperluan mendasar lainnya. Ruang lingkup Program PDM-DKE, meliputi dua kegiatan yakni kegiatan ekonomi, berupa pengembangan usaha produktif melalui perguliran dana bantuan dan kegiatan fisik berupa pembangunan
sarana pendukung kegiatan ekonomi. ... | id |
