Fungsi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah pedesaan : Studi kasus Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

Abstract

Pembangunan yang dalam arti umum merupakan perubahan ke arah yang lebih baik, mutlak merupakan tujuan nasional dari setiap negara baik itu negara maju, negara berkembang, maupun negara terbelakang. Hal ini juga yang menjadi tujuan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Penyediaan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial sangat menentukan dalam pembangunan pertanian dan wilayah pedesaan. Efektifitas fungsi fasilitas sosial ekonomi dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan serta penyebarannya secara geografis. Fasilitas pelayanan ini akan berfungsi secara optimal apabila terdapat jumlah penduduk tertentu yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Kabupaten Sukabumi salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat, yang merupakan kabupaten terluas se-Jawa Bali. Kondisi ini yang dapat menimbulkan beragam permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Permasalahan pertama yang terjadi di Kabupaten Sukabumi adalah kependudukan. Kependudukan menjadi permasalahan serius dikarenakan. laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan permasalahan yang kedua adalah masalah pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang tidak merata. Aktifitas sosial ekonomi di Kabupaten Sukabumi lebih berkembang di wilayah Sukabumi bagian utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekonomi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan, menganalisis hubungan antara ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan fungsi ekonomi kota kecamatan, dan menganalisis sistem dan peranan pasar dalam pembangunan wilayah kecamatan. Upaya untuk mengetahui hierarki pusat pengembangan dan sarana pembangunan digunakan analisis skalogram dan analisis limpitan sejajar digunakan untuk mengetahui wilayah yang perlu dapat prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengumpulan data berdasarkan data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi pemerintahan yang terkait, data primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan responden terutama dalam menganalisis skalogram. ...