Analisis gender terhadap program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahap penentuan usulan kegiatan : kasus Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Abstract

Tujuan skripsi ini adalah untuk mempelajari proses penentuan usulan kegiatan masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta akses dan kontrol perempuan dalam program. Penelitian ini dilakukan di salah satu desa penerima manfaat program di Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jumlah responden 10 orang yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa responden merupakan masyarakat yang terlibat dalam program PPK. Penelitian dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta dari laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Namun ternyata pendekatan pembangunan yang dijalankan selama ini belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender. Akhir tahun 1998 pemerintah menjalankan sebuah program pembangunan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk memperkuat kapasitas kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan, PPK memberlakukan musyawarah khusus bagi kelompok perempuan dan mengalokasikan 10 persen dari dana bantuan khusus untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, sedangkan sisanya dikompetisikan. Diduga kebijakan tersebut akan mampu meningkatakan keterlibatan kaum perempuan sehingga analisis gender dilakuakan untuk melihat implementasi dari kebijakan tersebut. ...