Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan regional Provinsi Banten

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan regional Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2001 hingga tahun 2010, yang dianalisis secara deskriptif dan permodelan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan software Eviews 6 dan Microsoft Excel 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan regional provinsi Banten dari tahun 2001 - 2010 mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,5 persen rata-rata setiap tahunnya. Perkembangan konsumsi rumah tangga dari tahun 2001-2007 mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,67 persen rata-rata setiap tahunnya, pada tahun 2008 mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 34,4 persen dari tahun sebelumnya dan meningkat lagi sampai tahun 2010 tetapi besarnya masih lebih kecil dari konsumsi pada tahun 2003. Perkembangan investasi pada tahun 2001-2006 mengalami rata-rata peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 8,74 persen, pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2008 investasi Banten mengalami penurunan yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 31,7 persen, dan walau meningkat lagi pada tahun berikutnya akan tetapi besarnya investasi pada tahun 2010 belum pulih seperti tahun 2002. Perkembangan belanja pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2001-2007 yaitu sebesar 7,55 persen rata-rata setiap tahunnya, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 24,7 persen dari tahun sebelumnya, dan walau meningkat lagi sampai tahun 2010, akan tetapi besarnya belanja pemerintah pada tahun 2010 belum sebesar belanja pemeritah pada tahun 2005. Perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Banten adalah meningkat dari tahun 2001-2010 dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya yaitu 12,79 persen untuk ekspor dan 8,27 persen untuk impor. Untuk perkembangan ekspor neto Provinsi Banten, pada tahun 2001-2005 adalah mengalami penurunan yaitu dengan rata-rata sebesar 21,98 persen pada setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 2006 ekspor neto mengalami peningkatan sebesar 10,4 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang lebih besar yaitu empat kali lipat dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2008 ekspor neto meningkat tajam yaitu tujuh kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009-2010, ekspor neto Banten kembali mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 4,66 persen pada setiap tahunnya. Perkembangan jumlah tenaga kerja adalah fluktuatif. Pada tahun 2001-2003 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen pada tiap tahunnya, pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan kembali sebesar 9,47 persen akan tetapi pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 3,7 persen. Kemudian jumlah tenaga kerja kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2010 yaitu rata-rata sebesar 8,66 persen pada setiap tahunnya. Dari hasil estimasi diperoleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor neto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan regional Provinsi Banten sedangkan pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan dummy (krisis global) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan regional Provinsi Banten. Variabel konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor neto mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan regional. Dummy krisis global yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara sebelum dan sesudah krisis global dalam memengaruhi pendapatan regional Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan adalah meningkatkan PMDN dan investasi pada sektor primer. Mengoptimalkan penggunaan belanja pemerintah dengan efisiensi anggaran untuk belanja pegawai dan membatasi penerimaan pegawai pemerintahan dengan ketat. Selain itu, kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu dengan menyediakan sarana pendidikan, tempat-tempat kursus dan pelatihan gratis, dan lain sebagainya.