Show simple item record

dc.contributor.authorOktaviani, Inna
dc.date.accessioned2010-05-05T13:13:24Z
dc.date.available2010-05-05T13:13:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/13039
dc.description.abstractPelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan tersebut, karena prinsip kebebasan ekonomi dalam praktiknya menghadapi perbenturan kepentingan sehingga dibutuhkan koordinasi. Peranan pemerintah di dalam ekonomi modern dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar (Mangkoesoebroto, 2000), yaitu peranan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, yakni pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas pendidikan. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh pemerintah. Upaya ini tidak bisa diharapkan akan disediakan sepenuhnya oleh sektor swasta mengingat biaya penyediaan pendidikan yang besar dan tidak menghasilkan keuntungan yang seketika. Pengeluaran publik untuk sektor pendidikan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, pada tahun 2004 pengeluaran publik untuk sektor pendidikan Indonesia adalah 2,8 persen dari PDB. Sedangkan pengeluaran publik untuk sektor pendidikan negara-negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina berturut-turut adalah 8,1 persen, 4,6 persen, dan 3,1 persen dari PDB masing-masing negara. Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen kebijakannya, yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran ini berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kualitas pendidikan yang dilihat merupakan kualitas pendidikan dasar, yang dapat diukur melalui angka putus sekolah dan angka buta huruf. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara alokasi anggaran dengan kinerja sektor pendidikan. Analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Untuk mencari nilai-nilai dari parameter persamaan regresi berganda tersebut digunakan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Keuangan (Depkeu), antara lain berupa data angka alokasi anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan, angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok usia sekolah (usia 7-12, usia 13-15, dan usia 16-18), dan angka buta huruf. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran rutin pada angka partisipasi sekolah usia 7-12, angka partisipasi sekolah usia 13-15, dan angka buta huruf serta anggaran pembangunan pada angka partisipasi sekolah usia 16-18 tidak berpengaruh nyata. Sedangkan anggaran pembangunan pada angka partisipasi sekolah usia 7-12, angka partisipasi sekolah usia 13-15, dan angka buta huruf serta anggaran rutin pada angka partisipasi sekolah usia 16-18 berpengaruh nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anggaran rutin pada kelompok sekolah usia 7 12 dan usia 13 15 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Sedangkan pada kelompok sekolah usia 16 18, anggaran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah adalah anggaran pembangunan. Selain itu, alokasi dana pendidikan pada anggaran belanja negara masih belum mencapai 20 persen. Tetapi kualitas pendidikan masyarakat Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga dampak besarnya alokasi dana pendidikan pada anggaran belanja negara terhadap kualitas pendidikan masyarakat cukup efektif. Melihat alokasi anggaran pendidikan yang cukup efektif, pengambil kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan ruang gerak fiskal agar anggaran pendidikan dapat lebih optimal.id
dc.publisherIPB (Bogor Agricultural University)
dc.titleKeterkaitan antara Alokasi Anggaran dan Kinerja Sektoral: Kasus Sektor Pendidikanid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record