Analisis pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Pati di era Otonomi Daerah

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan, mempunyai wilayah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya pesisir cukup banyak khususnya pada perikanan tangkap dan budidaya. Potensi pada perikanan tangkap yaitu memiliki wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 60 km dan sumber daya jenis ikan maksimum lestari seperti ikan pantai sebanyak 5.275,00 ton per tahun, udang 264,875 ton per tahun, dan rajungan 1.311,33 ton per tahun (PKSPL-IPB, 2001), sedangkan potensi perikanan budidaya mempunyai luas lahan tambak 10.573 ha (BPS Kabupaten Pati, 2005). Paradigma baru pembangunan daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah diyakini dapat membawa angin baru untuk kemajuan pembangunan daerah. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003. Perda ini membuktikan komitmen Pemda akan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir. Namun, selama tujuh tahun otonomi daerah berlangsung dan empat tahun Perda diberlakukan, belum memberikan hasil yang memuaskan bahkan menyisakan permasalahan di berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat melalui kondisi aktual Kabupaten Pati bila ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ditinjau dari aspek lingkungan, terjadi degradasi lingkungan yang ditunjukkan oleh rusaknya ekosistem hutan mangrove sebanyak 90 persen, luasan tingkat kerusakan ekosistem mangrove baik 7,88 ha, sedang 6,70 ha, dan rusak berut 45,20 ha (Dinkautkan Kab. Pati, 2005), dan laju abrasi serta akresi sebesar 3,00 ha dan 42,50 ha (Dinhutbun Kab. Pati, 2001). Ditinjau dari aspek sosial ekonomi yaitu dengan memperhatikan persentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB belum memberikan kontribusi yang penting. Bahkan pada periode tahun 2000-2005, kontribusinya mengalami penurunan dan tingkat produksi ikan di berbagai TPI atau PPI masih fluktuatif. Selain itu, hasil studi dari Bappeda Kabupaten Pati (2005), menunjukkan pengelolaan wilayah pesisir menyimpan potensi konflik kepentingan. Dilihat dari berbagai aspek, pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Pati belum dapat dikatakan bertusil, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Pati melalui analisis kontekstual beberapa produk kebijakan, faktor penyebab kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang belum optimal, dan hubungan antara proses pembuatan terhadap pelaksanaan kebijakan (2) Menganalisis dan mendeskripsikan prioritas pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir melalui pendapat stakeholders. (3) Menganalisis keragaan relatif tingkat perkembangan wilayah pesisir, dan (4) memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Pati dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di era otonomi daerah. Pengambilan responden dilakukan teknik clusters sampling dengan jumlah sampel untuk uji PHA sebanyak 30 responden, sedangkan untuk persepsi masyarakat sebanyak 42 responden. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Pati yang dipilih secara sengaja pada bulan Februari sampai Juni 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan yaitu teknik analisis data pada proses hierarki analitik, skalogram, dan multivariat Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pati yang terdapat dalam beberapa produk kebijakan secara keseluruhan berdasarkan analisis kontekstual dilihat dari isinya tidak bertentangan dengan produk kebijakan sebelumnya, namun pada implementasi telah terjadi beberapa penyimpangan dalam pengelolaannya. Contohnya yaitu pada RTRWP terjadi alih fungsi penggunaan zona konservasi menjadi zona budidaya khususnya di sempadan pantai. Penyebab utama tidak optimalnya proses pembuatan kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu kurangnya dana yang memadai dan berkelanjutan serta sosialisasi kebijakan, sedangkan pada pelaksanaan kebijakan yaitu lemahnya penegakkan hukum. Berdasarkan hasil tabulasi silang, terjadi hubungan antara proses pembuatan terhadap pelaksanaan kebijakan atau proses pembuatan mempengaruhi implementasi kebijakan. Keterlibatan dan pengetahuan responden terhadap proses pembuatan kebijakan yang rendah akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang rendah pula, begitu juga sebaliknya. Stakeholders Kabupaten Pati memilih sektor perikanan sebagai sektor prioritas utama dengan nilai bobot sebesar 0,2977 dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Pati, yang dititik beratkan pada aspek ekonomi-fisik dengan nilai bobot 0,3984 melalui prioritas programnys optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat perkembangan wilayah pesisir berdasarkan analisis skalogram dan multivariat menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil analisis skalogram kecamatan yang termasuk dalam hierarki sedang, yaitu Kecamatan Juwana dan Tayu, sedangkan kecamatan pesisir lainnya termasuk hierarki rendah. Sebaliknya hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa semua kecamatan pesisir termasuk hierarki rendah. Adanya perbedaan tersebut diakibatkan oleh pendekatan analisis yang berbeda, pada analisis skalogram tidak memperhitungkan variabel sosial. Arah pengembangan wilayah pesisir berdasarkan proses hierarki malitik difokuskan pada revitalisasi sektor perikanan. Arah pengembangan kecamatan kategori sedang, dilakukan dengan merehabilitasi infrastruktur sosial dan umum khususnya di sektor perikanan agar produksi perikanan meningkat. Arahan pengembangan kecamatan kategori kurang maju, dilakukan dengan membangun fasilitas sosial dan umum (pendidikan, kesehatan, dan perekonomian) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian bantuan permodalan dalam bentuk kredit sangat dibutuhkan bagi petani tambak dan nelayan serta pelatihan budidaya maupun penangkapan ikan.