Analisis kebijakan pembangunan kawasan pesisir kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat: studi kasus Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi

Abstract

Pembangunan perikanan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan cita- cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak, di ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Salah satu potensi ekonomi wilayah pesisir kabupaten Sukabumi adalah perikanan tangkap dan pariwisata. Walaupun sumberdaya pesisir telah memberikan manfaat ekonomi yang penting, namun masih menyisakan sejumlah persoalan yang menuntut segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, kemiskinan, pengangguran dan konflik kepentingan antar stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai macam kebijakan serta mengidentifikasi mengidentifikasi penyebab belum berhasilnya pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi, menganalisis strategi pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi, menelaah peran dan kinerja atau koordinasi antar instansi-instansi terkait dalam pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi. Strategi pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan pesisir di Kabupaten Sukabumi dapat diuji dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil identifikasi kebijakan pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi, terdapat produk hukum yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pelabuhan. Ratu. Dari hasil analisis, program perbaikan pengelolaan biodiversitas ekosistem pesisir merupakan indikator yang paling, dominan berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan. Kejelasan konsep pengelolaan merupakan kriteria yang paling dominan berpengaruh pada penerapan kebijakan. Dapat disimpulkan adanya hubungan antara proses pembuatan kebijakan dengan penerapan kebijakan sehingga output kebijakan yang diharapkan akan terwujud bila keduanya telah diterapkan dengan baik di Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sehingga permasalahan pembangunan kawasan pesisir yang masih terjadi, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum berhasil atau optimal.