Kebijakan alokasi pemanfaatan gas alam dan dampaknya bagi perekonomian dan distribusi pendapatan di Indonesia

Abstract

Gas alam merupakan salah satu dari beberapa produk pertambangan yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Gas alam di Indonesia digunakan berbagai macam keperluan diantaranya adalah sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, bahan baku industri, transportasi, dan keperluan rumah tangga. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diperoleh, gas alam menjadi sebuah komoditi yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia terutama dalam pemenuhan pasokan energi domestik. Indonesia sendiri termasuk dalam 20 negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Dengan cadangan gas alam yang melimpah seharusnya Indonesia dapat menggunakan kekayaan alam tersebut dengan bijak untuk memajukan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan pemerintah terhadap sektor gas alam, menganalisis kondisi perekonomian Indonesia bila menjadi negara net eksportir gas alam dan menganalisis penerapan domestic market obligation pada gas alam di Indonesia. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui peran kebijakan pemerintah terhadap sektor gas alam sedangkan analisis terhadap perekonomian Indonesia yang menggunakan simulasi penerapan kebijakan ekspor gas alam Indonesia menggunakan analisis pengganda total dan dekomposisi pengganda dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia. Kontrak gas alam di Indonesia berbentuk production sharing. Kontrak ini memberikan kebebasan pada perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pada daerah yang telah ditentukan. Keunggulan dari kontrak ini adalah Indonesia dibebaskan dari risiko sumberdaya dan finansial dari kegiatan eksplorasi dan produksi gas alam karena semua risiko dibebankan pada perusahaan yang melakukan kontrak kerjasama. Kebijakan ekspor gas alam Indonesia yang diterapkan pemerintah selama ini terutama dalam menerapkan harga Liquid Natural Gas telah merugikan negara sebesar 74,595 triliun Rupiah menurut penelitian Indonesian Corruption Watch pada periode 2000-2008. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan domestic market obligation sebesar 25 persen dari bagian kontraktor kontrak kerja sama melalui peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hasil penelitian dari analisis pengganda SNSE menunjukkan bahwa pemerintah lebih baik menggunakan gas alam untuk konsumsi domestik dibandingkan dengan mengekspor gas alam. Hal ini dilihat dari perubahan pendapatan yang yang lebih merata pada sektor-sektor dalam blok kegiatan produksi SNSE.