Show simple item record

dc.contributor.advisorThamrin, Fifi Diana
dc.contributor.authorPujiati, Riska
dc.date.accessioned2023-10-29T00:44:48Z
dc.date.available2023-10-29T00:44:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/129025
dc.description.abstractKebijakan pembangunan ekonomi Indonesia mengalami perubahan terutama setelah pelaksanaan otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No 32 dan 33 Tahun 2004, membuat kewenangan daerah dalam mengatur keuangan lebih leluasa. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali sumber pendapatan seoptimal mungkin sehingga mampu membiayai belanja daerah tanpa ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian fiskal serta faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan total daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten, dengan daerah Kabupaten yang terdiri atas Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, serta daerah kota yaitu Tangerang dan Cilegon pada periode 2003 sampai 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD yang diperoleh dari departemen keuangan. Kemandirian dan kemampuan fiskal dianalisis dengan metode kuantitatif dengan melihat rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan dan total belanja daerah. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor dalam model penerimaan daerah digunakan metode regresi panel data dengan pendekatan fixed effect yang diboboti (cross section weight). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian dan kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten masih dalam kategori rendah dilihat dari rasio terhadap total penerimaan dan total belanjanya. Tingkat kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari angka PAD menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik jika dibandingkan daerah kabupaten. Secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tergolong dalam kategori kurang dan sangat kurang. Hasil regresi panel data menunjukkan variabel yang memengaruhi total pedapatan daerah adalah PDRB dan populasi. Sedangkan variabel pajak daerah dan penduduk miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Banten.id
dc.language.isoidid
dc.publisherBogor Agricultural University (IPB)id
dc.subject.ddcEconomics and managementid
dc.subject.ddcEconomics and development studiesid
dc.titleAnalisis kemandirian fiskal dan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Bantenid
dc.typeUndergraduate Thesisid
dc.subject.keywordKebijakan fiskalid
dc.subject.keywordKemandirian fiskalid
dc.subject.keywordKemampuan fiskalid
dc.subject.keywordBogor Agricultural Universityid
dc.subject.keywordInstitut Pertanian Bogorid
dc.subject.keywordIPBid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record