Analisis jasa lingkungan yang hilang dengan pendekatan Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainas: kasus pemukiman Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

Abstract

Salah satu pendukung agar pembangunan Kota Bekasi berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah sistem infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang saat ini penting untuk diperhatikan adalah saluran drainase yang tersedia, khususnya di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Saluran drainase merupakan salah satu prasarana pemukiman terpenting, karena dengan tersedianya saluran drainase jasa lingkungan yang tersedia juga dapat tetap terjaga, seperti air bersih dan keindahan pemukiman kota. Ketidaktersediaan saluran drainase di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru menimbulkan masalah dalam pengaliran air pada saat musim penghujan, sehingga mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan pemukiman. Masalah pembuangan air limbah domestik ke resapan karena ketidaktersediaan saluran drainase juga mengurangi jasa lingkungan air bersih yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Penyediaan saluran drainase di pemukiman Kelurahan Jatibening Baru merupakan solusi untuk mengatasi masalah hilangnya jasa lingkungan yang tersedia. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian adalah mengestimasi jasa lingkungan yang hilang melalui pendekatan Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainase serta mengestimasi kerugian masyarakat dengan pendekatan biaya pengganti (Replacement Cost) terhadap pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah akibat limbah rumah tangga yang tidak dialirkan, menyebabkan masyarakat harus membeli konsumsi air pengganti karena air tanah yang telah tercemar jika diminum tidak baik untuk kesehatan. Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli konsumsi air pengganti merupakan pendekatan biaya pengganti untuk mengestimasi kerugian yang diterima oleh masyarakat. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh responden rebesar Rp 65.719 per bulan, sehingga total kerugian bagi masyarakat sebesar Rp 11.470.909 per bulan. Nilai total kerugian ini merupakan nilai jasa lingkungan, yaitu air bersih yang hilang karena telah tercemar. Estimasi jasa lingkungan yang hilang dengan pendekatan nilai Willingness to Pay masyarakat terhadap penyediaan saluran drainase dilakukan menggunakan teknik Contingent Valuation Method. Kesediaan membayar masyarakat dimodelkan dalam bentuk regresi logit. Kesediaan masyarakat untuk membayar biaya penyediaan saluran drainase dipengaruhi secara positif oleh faktor pendapatan, lama menempuh pendidikan dan ketersediaan saluran air serta dipengaruhi secara negatif oleh faktor pernah membayar biaya sebelumnya. Nilai rataan Willingness to Pay yang bersedia dibayarkan sebesar Rp 389.130 setiap rumah tangga dengan nilai total sebesar Rp 140.476.087. Nilai total Willingness to Pay tersebut menggambarkan nilai korbanan yang bersedia dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan kembali jasa lingkungan yang hilang. Nilai Willingness to Pay yang dibayarkan masyarakat dimodelkan dalam bentuk regresi linear berganda. Besarnya nilai Willingness to Pay tersebut iii dipengaruhi secara positif oleh faktor pendapatan, lama menempuh pendidikan dan besarnya biaya yang dikeluarkan sebelumnya serta dipengaruhi secara negatif oleh faktor status kependudukan. Berdasarkan hasil tersebut, masyarakat yang tidak bersedia membayar karena pendapatan yang rendah atau merupakan penduduk asli dapat berpartisipasi dengan membayar secara tenaga agar pelaksanaan penyediaan saluran drainase berjalan dengan baik. Berdasarkan KEPMENKES No. 829/Menkes/SK/VII/1999, menyatakan bahwa disetiap pemukiman harus memiliki sarana drainase, sehingga untuk mengatasi ketidaktersediaan saluran drainase diperlukan suatu kelembagaan. Dengan adanya kelembagaan yang baik untuk menangani ketersediaan saluran drainase, maka secara tidak langsung dapat mengurangi jasa lingkungan yang hilang dan masyarakat pemukiman tetap dapat memanfaatkannya secara berkelanjutan.