Peranserta masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui sistem unit daerah kerja pembangunan (UDKP): Studi kasus Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Abstract

Pembangunan desa sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan dari masyarakatnya. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan didaerah pedesaan selalu lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan daerah perkotaan. Adanya perbedaan tersebut mengisyaratkan perlunya perumusan suatu kebijaksanaan pembangunan secara berimbang dan selaras. Untuk mempercepat tercapainya desa swasembada dan otonomi Daerah Tingkat II Kabupaten diperlukan suatu cara kerja yang lebih berdaya guna dengan sistem dan mekanisme yang tepat, sistem tersebut dalah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Melalui penerapan sistem UDKP diharapkan adanya mata rantai sistem manajemen pembangunan yang saling berkaitan yaitu di desa melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), di kecamatan melalui UDKP dan di kabupaten melalui BAPPEDA Tingkat II. Dengan demikian UDKP memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian sasaran pembangunan pada umumnya dan sasaran pemerataan pembangunan pada khususnya. Dalam pelalcsanaannya di tingkat desa, aparat desa bersama-sama dengan masyarakatnya merumuskan dan memusyawarahkan program/proyek pembangunan yang perlu dan dibutuhkan di desa kemudian diangkat dan dibahas di tingkat kecamatan melalui forum diskusi UDKP. Sehingga LKMD merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Fungsi dan peranan LKJ'YID akan lebih efektif apabila ada kerjasama yang baik antara aparat desa berserta masyarakatnya dengan aparat kecamatan sebagai perencana pembangunan.