Pola distribusi dan intergasi pasar gula pasir di Indonesia

Abstract

Pola distribusi perdagangan sangatlah penting untuk diketahui guna mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam industri pergulaan Indonesia. Kelangkaan dalam pasokan dan harga eceran yang melambung tinggi sangatlah meresahkan konsumen. Pola distribusi yang efektif dan efisien dapat menghindari terjadinya permasalahan tersebut. Selain itu, pasar yang saling terintegrasi dapat memudahkan dalam pengawasan harga sehingga tidak terjadinya penyelewengan yang mungkin saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pola distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia dan (2) mendeskripsikan integrasi pasar di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa peta dan pola distribusi duabelas provinsi, harga eceran gula pasir di sebelas provinsi tahun 2003-2008 dan harga grosir gula pasir di Jawa Timur tahun 2003-2008. Analisis deskriptif digunakan dalam melihat pola dan peta distribusi yang tersedia. Sedangkan untuk mengetahui tingkat integrasi pasar digunakan model Ravallion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang terjadi antara sebelas provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dengan pasar acuan yaitu Jawa Timur memiliki tingkat integrasi yang lemah baik pada jangka panjang maupun pendek. Sedangkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2009 mengenai pola distribusi perdagangan memperlihatkan bagaimana pola serta peta distribusi perdagangan gula di Indonesia yang diwakili oleh beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa rantai tata niaga perdagangan gula di Indonesia melibatkan cukup banyak pelaku pemasaran. Permasalahan dalam distribusi perdagangan gula pasir domestik ini juga menyebabkan lemahnya integrasi pasar yang terjadi. Di situlah pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasinya. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut dapat berupa stabilisasi harga seperti yang telah pemerintah lakukan pada komoditas beras. Selain itu perbaikan infrastruktur juga dapat memperlancar distribusi gula di Indonesia. Untuk mengetahui pola distribusi perdagangan dan integrasi pasar yang terjadi di Indonesia penelitian selanjutnya seharusnya menggunakan seluruh provinsi dengan menggunakan data yang terbaru.