| dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki 17.508 buah pulau, dengan luas sekitar 5,8 juta ~ rdann b~enta ngan pantai sepanjang lebih kurang 81.000 Km. Dalanl kaitan dengan ketersediaannya, potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut ini secara garis besar dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu sumberdaya dapat pulih (renewable resources.) ., sumberdaya tak da.ua t -p ulih (non renewable resources) dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) . Ketiga potensi inilah yang selama ini telah dimanfaatkan, namun belum optimal dan belum terprogram dengan baik. Salah . - satu penyebabnya adalah orientasi pembangunan selama ini cenderuniberpihak pada pembangunan fisik dan pertumbuhan, lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya alam di darat. Pembangunan tersebut kurang memperhatikan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidupnya bergantung pada pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan & BAPPENAS, 2000). Implementasi program pembangunan kurang mendayagunakan potensi penduduk lokal dan cenderung mematikan inisiatif lokal. Sehingga kurang dapat dimikmati oleh masyarakat yang membutuhkannya. Sejalan dengan otonomi daerah, dengan berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta perhatian pada potensi dan keanekaragaman daerah, maka pembangunan kelautan harus memperhatikan upaya pemberdayaan daerah, peningkatan kemampuan pemerintah daerah, dan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang ditopang dengan upaya-upaya pengembangan masyarakat seperti yang telah diamanatkan oleh GBHN 1999. Upaya pemberdayaan masyarakat, dalam menentukan proses perencanaan pembangunan di suatu daerah, hendaknya disusun dalam bingkai pendekatan yang harmonis dengan memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat diiarapkan memiliii rasa dihargai dan cenderung iebih tinggi motivasinya untuk mensukseskan program pembangunan. Berkaitan dengan perencanaan tata ruang suatu daerah, adalah sangat tepat apabila masyarakat setempat yang nyata-nyata akan merasakan dan menempati ruangan dalam aktifitas hidup sehari-harinya turut serta menentukannya. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan terkait dengan perencanaan tata ruang fasilitas perikanan di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sangatlah tepat apabila dari awal perencanaan itu melibatkan masyarakat nelayan Desa Surya Bahari dalam turut serta untuk merencanakan pembangunan prasarana perikanan sebagai suatu upaya agar masyarakat nelay'm sebagai salah satu unsur pokok yang terkena kebijakan pembangunan memiliki kebebasan untuk memilih, berdasarkan musyawarah. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan (needs) sarana dan prasarana masyarakat ~erikanand an ~ r o g r kpe mbangunan yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang serta tingkat partisipasi masyarakat perikanan daIam ikut menentukan kebijakan pembangunan perikanan yang pernah dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah RRA (Rapid Rural Appraisal) & PRA (Participatory Rural Appraisal) yang merupakan suatu metode untuk mempelajari kondisi dan kebidupan pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa. Berdasarkan sumber datanya, data penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth intentien>); diskusi kelompok terarah (@used group discussion) serta sarasehan (nlorkshop) kebutuhan pembangunan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi inventarisasi sumberdaya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan sosial ekonomi serta kebutuhan masyarakat (needs). Data inforrnasi sekunder yang diperlukan antara lain mengenai kelompok masyarakat dan lingkungan tempat tinggal, jenis-jenis peluang usaha dan jumlah tenaga kerja, pola produksi masyarakat, pengelolaan sumberdaya pesisir, pembahan penduduk dari tahun ke tahun, pemasaran hasil perikanan dan ihastruktur. Informasi secara langsung dan mendalam mengenai kebutuhan masyarakat perikanan di Desa Surya Bahari dilakukan dengan wawacara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari analisis data inventarisasi sumberdaya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelernbagaan sosial, ekonomi serta kebutuhan masyarakat perikanan di Desa Surya Bahari diperoleh bagan kecendemngan dan perubahan, kalender musim, bagan lokasi, peta sumberdaya desa, bagan hubungan kelembagaan dan analisis mata pencaharian nelayan dan pedaganglpengrajin ikan asin. Hasil aspirasi masyarakat perikanan Desa Surya Bahari terhadap sarana dan prasarana diperoleh : (1) Pengemkan sungai dan perbaikan dermaga merupakan prioritas utama yang harus dibangun. (2) Pembenahan TPI mempakan pilihan ke dua, dipilih oleh mayoritas stakeholders (pengelola TPI, wakil pemerintah daerah serta syahbandar), sementara nelayan menginginkan perbengkelan nelayanldok kapal. (3) Penanganan kotoran limbah rnerupakan prioritas ke tiga (4) Urutan ke empat yang dibutuhkan oleh masyarakat perikanan Desa Surya Bahari, yaitu perbengkelan nelayanldok kapal. (5) Pembuatan satelit ikan menjadi pikhan ke lima. (6) Untuk prioritas ke enam, terdapat dua ha1 yang dibutuhkan oleh masyarakat perikanan Desa Surya Bahari, yaitu sarana pelayanan kesehatan nelayan yang dipilih oleh pengelola TPI dan bantuan modal yang dipilih oleh nelayan. Tipologi partisipasi dalam program pembangunan nelayan Desa Surya Bahari termasuk kedalam partisipasi interaktif dalam kategori menumt Adnan dkk. dalam Pretty (1995). Kebutuhan masyarakat nelayan Desa Surya Bahari dalam partisipasi pembangunan sarana dan prasarana perikanan termasuk kedalam kebutuhan keselamatan dan keamanan (safity and security) dan kebutuhan perwujudan diri (self aclualizalion) yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri sendiri dengan memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian dan potensi menurut tipologi kebutuhan Maslow (1954) serta termasuk kedalam kebutuhan pertumbuhan dalam pengklasifikasian menurut tipologi Clayton P. Alderfer (1969) yaitu kebutuhan dimana individu merasa puas dengan membuat suatu kontribusi (sumbangan) yang kreatif dan produktif. Untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih lanjut (tahap kaji tindak) pembangunan sarana dan prasarana perikanan di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, perlu perencanaan aksi (action planing) yang mendalam dengan melibatkan seluruh pihak masyarakat perikanan (stakeholders) yang berkepentingan guna meningkatkan pembangunan masyarakat nelayan di Desa Surya Babari, diantaranya melalui peningkatan mutu sumberdaya masyarakat nelayan dan partisipasi dalam pembangunan serta alokasi dana peinbangunan yang tepat guna dan tepat sasaran. | id |
