| dc.description.abstract | Implementasi program Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 137 ribu hektar atau 2,6 persen luas kawasan hutan. Progres pencapaian target program PS, bahwa pencapaian realisasi implementasi PS di Provinsi Riau berjalan lambat dari yang ditargetkan. Permasalahan di lapangan menunjukkan, bahwa skema pengelolaan Hutan dalam program Perhutanan Sosial hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyesuaikan persyaratan antara aktor yang telah mengontrol mekanisme akses dan mengamankan keuntungan mereka, tidak secara langsung memberikan manfaat bagi aktor atau user yang membutuhkan akses terhadap lahan dan akses pasar untuk mengelola hasil panen. Selain itu, ketidakadilan alokasi lahan, tumpang tindih tata kelola areal persetujuan, kepentingan dan pengaruh dari beragam stakeholders menjadi faktor penghambat kinerja kelembagaan. Pelbagai dugaan tersebut yang menjadi dasar untuk menganalisis performa kelembagaan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
Berdasarkan analisis kerangka kerja kelembagaan (Institutional Analysis Development) yang dikembangkan Ostrom, bahwa faktor eksogen seperti: atribut biofisik SDA, atribut komunitas atau karakteristik pengguna SDA, dan peraturan berlaku digunakan untuk mengkaji arena dan situasi aksi yang terjadi dalam implementasi pengelolaan PS (skema HKm dan HD) di lapangan. Hasilnya, pengelolaan PS dan pengaturan perilaku pengguna dalam implementasi kelembagaan HKm dan HD belum mampu menyelesaikan permasalahan spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat tapak. Kondisi dan kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) Koperasi Tani HKm Desa Siabu dan LPHD Kenegerian Gunung Sahilan, yaitu kegiatan masih terfokus pada pemanfaatan satu komoditas dan kebijakan terkait anggaran pemanfaatan areal kerja tidak memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan tersebut. Kondisi ini tidak selaras dengan visi PS sebagai upaya pengelolaan kawasan hutan negara secara lestari dan memberikan kontribusi ekonomi masyarakat.
Selanjutnya arena aksi pengelolaan HKm dan HD melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dengan tujuan analisis peran dan pengaruh aktor, terdapat aktor penting dengan posisi aktor kunci atau keyplayer dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar, yaitu: Koperasi Tani (subjek pemegang persetujuan), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD). Hal tersebut didasarkan pada karena tingkat kepentingan yang tinggi. Sejauh ini, belum ditemukan ada collective action dalam pengelolaan PS di Kabupaten Kampar. Masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diperlukan peningkatan koordinasi di antara stakeholder yang ada, melalui berbagai bentuk komunikasi baik formal seperti melalui rapat maupun informal. | id |
