Tinjauan Ekologi Politik Kawasan Bentang Alam Karst Bogor Zona Ciampea.

Abstract

Karst Gunung Cibodas termasuk salah satu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang terdapat di pulau Jawa, secara adminstratif berada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara pengelolaan, karst Gunung Cibodas diberikan kepada PT. Perhutani Unit III yang difokuskan untuk pengelolaan hutan yang bersifat teknis usaha. Terdapat anggapan bahwa pengelolaan hutan oleh Perhutani kurang memberikan manfaat ekonomi, sehingga Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan alih fungsi untuk kegiatan pertambangan. Tahun 2001 dikeluarkan izin oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor kepada PT. Karang Purnama Jati untuk menambang batu kapur sebanyak 5 hektar selama kurun waktu 5 tahun 2001-2006. Dengan izin yang diberikan, maka kegiatan pertambangan yang menempati sebagian kawasan Karst Gunung Cibodas menjadi kegiatan yang legal. Perubahan status kawasan terjadi semenjak 20 Januari 2020 melalui SK ESDM 24.K/40MEM/2020, kawasan ini telah ditetapkan menjadi KBAK Bogor Zona Ciampea dengan luas 106,24 ha. Penetapan ini memicu pertentangan masalah pengelolaan sehingga kawasan karst berada dalam persaingan pemanfaatan antara nilai ekonomi dan konservasi. Mekanisme konservasi yang ditetapkan oleh KESDM menjadi kawasan konservasi lindung diyakini mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak nyatanya melahirkan konflik kepentingan yang memiliki potensi gangguan terhadap upaya konservasi. Perspektif ekologi politik yang menggunakan kombinasi metode kualitatif (wawancara, pengamatan langsung) dengan analisa dokumen digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengidentifikasi aktor- aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan SDA KBAK Bogor Zona Ciampea terbagi kedalam lima kelompok, yaitu Perhutani, swasta (PT. KPJ), penambangan illegal, TNI AD dan masyarakat desa hutan. Penetapan KBAK ini berpengaruh terhadap akses aktor-aktor dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan karst tersebut. Penetapan ini merubah bentuk akses, klaim dan ekslusi dengan proses enclosure, teritorialisasi dan legalisasi. Strategi pengelolaan di KBAK Bogor Zona Ciampea di masa depan disarankan sebagai berikut: 1) Pemerintah hendaknya memahami bagaimana mekanisme akses sumberdaya alam yang selama ini bekerja di kawasan Karst Gunung Cibodas; 2) Sosialisasi dan pembinaan masyarakat dari dinas terkait dalam pengelolaan kawasan bentang alam karst; 3) Kerjasama multi pihak (masyarakat, kelompok, swasta dan pemerintah) dalam pengelolaan wisata alam, wisata budaya, dan studi ilmiah; 4) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada kelompok dan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung untuk mengembangkan wacana konservasi di KBAK Bogor Zona Ciampea.

Karst Mount Cibodas is one of the karst landscape areas on the island of java, administratively located in Ciampea District, Bogor, West Java Province. In terms of management, Mount Cibodas karst is given to PT. Perhutani Unit III, which is focused on technical business forest management. There is an assumption that forest management by Perhutani does not provide economic benefits, so Perhutani and the Regional Government of Bogor Regency carry out a transfer of functions for mining activities. In 2001, the Bogor District Mining Service issued a permit to PT. Karang Purnama Jati to mine 5 hectares of limestone over five years 2001-2006. With the permit granted, mining activities that occupy part of the Karst area of Mount Cibodas become legal activities. Since January 20th, 2020 through the decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 24.K/40MEM/2020 Karst Mount Cibodas has been declared a karst landscape area (KBAK) Bogor Ciampea Zone with an area 106,24 Ha. This determination triggers conflicting management issues so that the karst area is in a competition for utilization between economic value and conservation value. The conservation mechanism set by the Ministry of Energy and Mineral Resources to become a protected conservation area which is believed to be able to accommodate all the interests of the parties has in face created a conflict of interest that has the potential to disrupt conservation efforts. The perspective of political ecology that uses a combination of qualitative methods (interviews, direct observation) with document analysis is used in this research. The study's results identified the actors involved in the conflict of interests of SDA KBAK Bogor in the Ciampea Zone divided into five groups, namely Perhutani, the private sector (PT. KPJ), illegal mining, the Indonesian Army, and forest village communities. The determination of this KBAK affects actors' access to natural resources around the karst area. This stipulation changes the form of access, claim, and exclusion with enclosure, territorialization, and legalization processes. Using political ecology analysis, the research shows that the declaration of karst landscape area affects the access of the farming community in utilizing natural resources around the karst area. The strategy for the future development of Karst Mount Cibodas is suggested as follows: 1) government should understand the natural resource acces mechanism which has been worked in Karst Mount Cibodas 2) socialization and community development 3) multi-stakeholder cooperation 4) coaching and supervision by the government regarding the management and utilization of protected areas to develop conservation discourse in the KBAK Ciampea Zone Bogor.