Strategi Pengelolaan Perjkanan Demersal: Kasus Armada Trawl di Jambi

Abstract

Kebijakan saat ini tentang pengoperasian alat tangkap yang mirip trawl dan secara mudah dapat dimodifikasi menjadi trawl tanpa pengaturan penggunaannya serta penegakan hukum yang efektif telah mengakibatkan peningkatan kasus pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan trawl. Apabila "pelanggaran tersebut dibiarkan, penegakan aturan yang terkait pengelolaan perikanan akan menghadapi kendala penghambat besar. Sementara itu penegakan hukum tentang pelarangan trawl yang efektif memerlukan fasilitas dan dana yang besar. Oleh karena itu, alternatif teknologi penangkapan ikan demersal yang mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi sebanding dengan trawl harus diterapkan. Sementara itu apabila trawl menjadi legal, konflik antar nelayan akan muncul. Untuk itu perlu suatu formulasi alernatif pengelolaan perikanan demersal terkait dengan pengoperasian trawl yang harus ditetapkan oleh pemerintah secara lebih tegas dan diberlakukan secara efektif serta telah disinkronkan dengan keinginan masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk menilai eksistensi dan menganalisis kelayakan usaha perikanan beberapa jenis trawl yang berpangkalan di Jambi serta menyusun alternatif pengelolaan perikanan demersal terkait dengan pengoperasian jenis trawl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara ekonomis armada trawl di Jambi masih layak untuk diusahakan karena berdasarkan analisis finansial dengan discount rate 16 % menunjukkan NPV positif, IRR diatas tingkat suku bunga wajar, dan Net B/C lebih besar dari satu. 2) Hasil analisis AHP terhadap pendapat pakar tentang alternatif kebijakan pengelolaan perikanan demersal di Jambi ditinjau dari kriteria hukum, ekonomis, sosial, ekologis, dan teknis adalah memperbolehkan pengoperasian alat tangkap traw dengan persyaratan memperoleh nilai 55,4 %, sedangkan pelarangan pengoperasian trawl memperoleh nilai 44,6 %. 3) Dari matrik's IFE (internal factor evaluation) dan EFE (external factor evaluation) dapat diketahui bahwa strategi kebijakan yang tepat adalah pengoperasian alat tangkap trawl berdasarkan karakteristik dan daya dukung lingkungan melalui pelibatan aktif semua stakeholders dan penyediaan mekanisme partisipasi yang transparan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.