Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, Kasus di Hutan Lindung Gunung Nona kota Ambon Propinsi Maluku

Abstract

Pengelolaan kawasan Hutan Lindung sering dihadapkan pada dilema antara kepentingan pelestarian keanekaragaman hayati dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap kawasan tersebut. Efektifitas pengelolaan kawasan tersebut akan terganggu karena rendahnya partisipasi masyarakat dan interaksinya yang kurang mendukung. Berbagai faktor heterogenitas masyarakat akan mempengaruhi bentuk interaksi yang terjadi antar masyarakat dengan kawasan tersebut. Interaksi ini dapat berdampak positif atau negatif yang selanjutnya akan mempengaruhi efektifitas pengelolaan kawasan pelestarian alam. Selain itu keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pengelolaan juga turut mempengaruhi strategi pengelolaan kawasan tersebut Semenjak Hutan Lindung Gunung Nona ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 430/Kpts-II/1996 tentang kawasan hutan Gunung Sirimau dan hutan Gunung Nona, program reboisasi giat dilakukan oleh berbagai pihak dimana hal ini mengambarkan adanya keikutsertaan masyarakat baik secara kelembagaan maupun personal terhadap kelestarian hutan lindung ini. Namun demikian hingga saat ini pemerintah menemui kendala untuk mengendalikan perambahan dan meningkatnya penebangan liar. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Nona (HLGN) masih memiliki ketergantungan erat dengan kawasan ini dan berhubungan dengan mata pencaharian mereka dari pengelolaan dusungnya. Dusung sebagaimana yang didefenisikan oleh Oszaer (2002) adalah areal kebun tradisional masyarakat Maluku, dimana terdapat berbagai jenis tanaman berkayu dan didominasi oleh jenis pohon penghasil buah-buahan, sebagian dikombinasikan dengan tanaman-tanaman bermanfaat lainnya maupun hewan ternak. Faktor heterogenitas dan karakteristik (Individu dan Organisasi) yang mempunyai hubungan erat dan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan HLGN adalah Pengetahuan tentang hutan lindung, luas penguasaan lahan dusung, status pemilikan dusung, lama keterlibatan dalam organisasi serta hubungan pengurus dan anggota masyarakat dalam organisasi. Melalui berorganisasi dan berpartisipasi, upaya membangun koordinasi termasuk pertukaran informasi dan berbagai hal serta efisiensi biaya dapat diatasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Agrawal dan Gibson, 1999 bahwa lebih seringnya interaksi-interaksi dapat menurunkan biaya-biaya untuk bagaimana membuat keputusan-keputusan yang kolektif tersebut. Untuk itulah maka partisipasi memberikan pilihan untuk aspirasi tiap individu dan sangat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Upaya untuk mengidentifikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder akan membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan keahliaan bernegosiasi dengan berbagai pihak....dst