Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Abstract

Penelitian ini mencoba membangun sinergitas positif antara aspek sosial budaya dengan aspek ekonomi untuk mendukung pembangunan. Keterpaduan kedua aspek ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Barru untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis sosial budaya, (2) Menganalisis perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi wilayah, (3) Menyusun strategi pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis aspek sosial budaya dan ekonomi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis indeks kapital sosial, analisis statistik uji kruskall wallis, indeks Entropi, indeks Williamson, indeks Theil, indeks Gini, analisis Skalogram, analisis Location Quotient, analisis Shift Share. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru. Hasil penelitian menunjukkan, untuk tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis sosial budaya belum berkembang dengan baik, terlihat dari: (1) Terjadi akulturasi budaya antara suku Bugis yang merupakan suku mayoritas dengan suku lain. Akulturasi budaya ini menciptakan keharmonisan dan kerukunan di dalam masyarakat. Keharmonisan dan kerukunan ini kemudian menjadi kapital sosial bagi masyarakat Kabupaten Barru. Namun, kekuatan kapital sosial ini terpisah dari proses pembangunan formal. Ini mengindikasikan belum teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dalam proses pembangunan. (2) Kelembagaan lokal Kabupaten Barru berupa tata nilai dan norma meliputi budaya Siri‟ masih terjaga dengan kuat dalam lingkungan masyarakat. Begitupun dengan nilai-nilai kearifan lokal. Akan tetapi kelembagaan lokal berupa institusi tata pemerintahan dalam hal ini Pemerintah desa beserta perangkatnya yaitu BPD dan LKD kinerjanya masih rendah. (3) Penyelenggaraan pembangunan desa selama ini tidak benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes). Sedangkan untuk tingkat perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi juga belum berkembang dengan baik, ditunjukkan oleh : (1) Secara umum perkembangan proporsi keragaman sektor perekonomian di Kabupaten Barru cukup baik, meskipun tidak banyak mengalami perubahan, (2) Tingginya tingkat kesenjangan pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Barru. Dari tiga tipologi wilayah yang menjadi wilayah penelitian, dataran tinggi yang tertinggi kesenjangan penduduknya, disusul dataran rendah dan kemudian pesisir, (3) Adanya disparitas wilayah yang terjadi akibat tidak meratanya aktivitas perekonomian. Juga adanya perbedaan dalam akses terhadap layanan, untuk wilayah dataran tinggi yang akses layanan lebih sulit dicapai dibanding dua wilayah tipologi yaitu pesisir dan dataran rendah. (4) Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan bagi hasil-hasil pertanian. Arahan strategi bagi pengembangan wilayah Kabupaten Barru dibagi atas dua, yaitu arahan strategi berbasis sosial budaya dan ekonomi. Arahan strategi berbasis sosial budaya, yaitu: (1) Pemanfaatan kapital sosial yang dimiliki dalam proses pengembangan wilayah; (2) Meningkatkan nilai kearifan lokal yang bersifat positif dan menekan nilai kearifan lokal yang bersifat negatif; (3) Pengembangan kapasitas pemerintahan di tingkat desa; (4) Mendorong terbangunnya hubungan kerja yang harmonis dan egaliter antara pemerintahan desa dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada sebagai embrio terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis; dan (5) Mensinergikan stakeholder dalam setiap proses pembangunan wilayah dari mulai perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Arahan strategi berbasis ekonomi, yaitu: (1) Perkembangan proporsi keragaman sektor perekonomian disikapi dengan menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang saling berkaitan dan mengembangkan sektor pertanian; (2) Menyusun kebijakan pembangunan yang pro masyarakat desa dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan bagi masyarakat miskin untuk menekan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi; (3) Meningkatkan kondisi infrastruktur pembangunan sehingga akan memperbaiki kemampuan produksi di sektor pertanian; (4) Pengembangan Komoditas unggulan.