Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
View/ Open
Date
2014Author
Muliani, Andi
Soetarto, Endriatmo
Hadi, Setia
Metadata
Show full item recordAbstract
Penelitian ini mencoba membangun sinergitas positif antara aspek sosial
budaya dengan aspek ekonomi untuk mendukung pembangunan. Keterpaduan
kedua aspek ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Barru untuk mengembangkan
wilayahnya secara mandiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang
merata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis perkembangan
wilayah Kabupaten Barru berbasis sosial budaya, (2) Menganalisis perkembangan
wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi wilayah, (3) Menyusun strategi
pengembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis aspek sosial budaya dan
ekonomi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif,
analisis indeks kapital sosial, analisis statistik uji kruskall wallis, indeks Entropi,
indeks Williamson, indeks Theil, indeks Gini, analisis Skalogram, analisis
Location Quotient, analisis Shift Share. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten
Barru.
Hasil penelitian menunjukkan, untuk tingkat perkembangan wilayah
Kabupaten Barru berbasis sosial budaya belum berkembang dengan baik, terlihat
dari: (1) Terjadi akulturasi budaya antara suku Bugis yang merupakan suku
mayoritas dengan suku lain. Akulturasi budaya ini menciptakan keharmonisan dan
kerukunan di dalam masyarakat. Keharmonisan dan kerukunan ini kemudian
menjadi kapital sosial bagi masyarakat Kabupaten Barru. Namun, kekuatan
kapital sosial ini terpisah dari proses pembangunan formal. Ini mengindikasikan
belum teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dalam proses pembangunan.
(2) Kelembagaan lokal Kabupaten Barru berupa tata nilai dan norma meliputi
budaya Siri‟ masih terjaga dengan kuat dalam lingkungan masyarakat. Begitupun
dengan nilai-nilai kearifan lokal. Akan tetapi kelembagaan lokal berupa institusi
tata pemerintahan dalam hal ini Pemerintah desa beserta perangkatnya yaitu BPD
dan LKD kinerjanya masih rendah. (3) Penyelenggaraan pembangunan desa
selama ini tidak benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat, seperti
Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes). Sedangkan untuk tingkat
perkembangan wilayah Kabupaten Barru berbasis ekonomi juga belum
berkembang dengan baik, ditunjukkan oleh : (1) Secara umum perkembangan
proporsi keragaman sektor perekonomian di Kabupaten Barru cukup baik,
meskipun tidak banyak mengalami perubahan, (2) Tingginya tingkat kesenjangan
pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Barru. Dari tiga tipologi wilayah
yang menjadi wilayah penelitian, dataran tinggi yang tertinggi kesenjangan
penduduknya, disusul dataran rendah dan kemudian pesisir, (3) Adanya disparitas
wilayah yang terjadi akibat tidak meratanya aktivitas perekonomian. Juga adanya
perbedaan dalam akses terhadap layanan, untuk wilayah dataran tinggi yang akses
layanan lebih sulit dicapai dibanding dua wilayah tipologi yaitu pesisir dan
dataran rendah. (4) Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan dan
menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh
aktivitas sektor industri pengolahan bagi hasil-hasil pertanian.
Arahan strategi bagi pengembangan wilayah Kabupaten Barru dibagi atas
dua, yaitu arahan strategi berbasis sosial budaya dan ekonomi. Arahan strategi
berbasis sosial budaya, yaitu: (1) Pemanfaatan kapital sosial yang dimiliki dalam
proses pengembangan wilayah; (2) Meningkatkan nilai kearifan lokal yang
bersifat positif dan menekan nilai kearifan lokal yang bersifat negatif; (3)
Pengembangan kapasitas pemerintahan di tingkat desa; (4) Mendorong
terbangunnya hubungan kerja yang harmonis dan egaliter antara pemerintahan
desa dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada sebagai embrio
terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis; dan (5) Mensinergikan
stakeholder dalam setiap proses pembangunan wilayah dari mulai perencanaan,
pelaksanaan serta evaluasi. Arahan strategi berbasis ekonomi, yaitu: (1)
Perkembangan proporsi keragaman sektor perekonomian disikapi dengan
menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang saling berkaitan dan
mengembangkan sektor pertanian; (2) Menyusun kebijakan pembangunan yang
pro masyarakat desa dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian
dan ekonomi pedesaan bagi masyarakat miskin untuk menekan tingkat
kesenjangan pendapatan yang tinggi; (3) Meningkatkan kondisi infrastruktur
pembangunan sehingga akan memperbaiki kemampuan produksi di sektor
pertanian; (4) Pengembangan Komoditas unggulan.
Collections
- MT - Agriculture [3771]