| dc.description.abstract | Tingginya nilai ekonomi ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) di pasar China/Hong Kong menyebabkan spesies ini dieksploitasi secara terus-menerus, dan Indonesia adalah salah satu negara pengekspor terbanyak. Banyak hasil studi yang melaporkan populasinya di alam semakin berkurang, sehingga IUCN menetapkan spesies ini dalam kategori terancam punah, dan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota CITES, ikan ini dimasukkan ke dalam daftar appendiks II CITES. Sejak tahun 1980-an, ikan Napoleon telah dieksploitasi di Kabupaten Raja Ampat untuk perdagangan ikan hidup dan terindikasi sebagian besar dilakukan secara ilegal yaitu pelanggaran melebihi jumlah kuota penangkapan tahunan yang diperbolehkan dan ukuran yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian adalah: 1) Menganalisis kondisi kelimpahan ikan Napoleon di Kecamatan Salawati Utara, 2) Menganalisis status pemanfaatan ikan Napoleon di Kabupaten Raja Ampat, dan 3) Menentukan skala prioritas pengendalian pemanfaatan ikan Napoleon di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga September 2016. Survei kelimpahan menggunakan metode Underwater Visual Census (UVC) dengan Global Positioning System (GPS) dilakukan di wilayah Perairan Kecamatan Salawati Utara. Status pemanfaatan dianalisis dengan penilaian Non-Detriment Finding (NDF). Penentuan skala prioritas pengendalian pemanfaatan menggunakan model Analytical Hierarchy Process (AHP).
Survei di Kecamatan Salawati Utara dilakukan di sekitar Pulau Jefman, Pulau Matan, Pulau Kasimraja dan Perairan Desa Wamega. Nilai kelimpahan yang diperoleh adalah 6.61 ind./ha setelah melakukan survei sepanjang 8.096 km. Berdasarkan analisis, status pemanfaatan terhadap populasi ikan Napoleon di Kabupaten Raja Ampat pada tingkatan cukup aman (nilai: 3.23 ≈ 3). Hasil penilaian AHP, kriteria yang paling penting untuk melaksanakan upaya pengendalian pemanfaatan ikan Napoleon di Kabupaten Raja Ampat adalah sumberdaya ikan lestari, sedangkan urutan prioritas alternatif adalah: 1) Sosialisasi kepada nelayan/pengusaha, 2) Pengawasan, 3) Survei kelimpahan secara berkala, dan 4) Penerapan lalu lintas perdagangan melalui bandara. | id |
