Evaluasi dan Strategi Pengembangan Tambak Udang Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

Abstract

Konsep minapolitan bertujuan untuk mempercepat pembangunan pedesaan di Indonesia dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota-desa dan urban bias. Salah satu kawasan minapolitan berbasis budidaya di Indonesia berada di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan komoditi udang vaname. Permasalahan di kawasan minapolitan ini antara lain lemahnya pengelolaan budidaya tambak, keterbatasan lahan bagi pembudidaya tambak sehingga sulit menyerap tenaga kerja bagi masyarakat, informasi pasar yang terbatas, jumlah produksi yang tidak stabil terkadang tidak mampu memenuhi permintaan pasar, dan lembaga keuangan mikro tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program sesuai dengan standar yang ditentukan dari segi kelayakan lingkungan, peran dukungan kelembagaan, sinergitasnya terhadap kebijakan, dan finansial serta menetapkan strategi pengembangan selanjutnya di Kawasan Minapolitan Pasir Sakti. Penelitian yang dilakukan berupa survei kuisioner petani tambak dan ahlinya, dilanjutkan dengan diskusi dengan para ahli untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan minapolitan ini dengan Analisis Internal Factor Evaluation (IFE) dan Evaluation Factor Evaluation (EFE), dan menetapkan strategi pengembangan menggunakan analisis The Quantitative Strategic Planning Method (QSPM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan Minapolitan Tambak Udang Kecamatan Pasir Sakti layak dari aspek sinergitas (84,848%), aspek kelembagaan (75,42), aspek lingkungan (85,82%), dan aspek finansial. Pada hasil analisis strategi, strategi Pengembangan Pasar dinilai efektif bagi pengembangan kawasan minapolitan tambak udang Kecamatan Pasir Sakti. Arahan strategis pengembangan kawasan minapolitan tambak udang Kecamatan Pasir Sakti adalah meningkatkan kualitas dan partisipasi pemangku kepentingan, meningkatkan fasilitas pendukung, mengantisipasi perencanaan kerusakan lingkungan, penegakan hukum, dan meningkatkan sistem budidaya.