Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Ketimpangan pendapatan menjadi sumber berbagai masalah sosial. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ketimpangan pendapatan yaitu melalui kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran guna menerapkan fungsi alokasi yang mempraktikan tujuan pembangunan yang memihak kepada masyarakat miskin melalui fasilitas aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Di Provinsi DI Yogyakarta pengeluaran ini cenderung meningkat selama tahun 2013-2019 namun ketimpangan pendapatan diantara masyarakatnya justru cenderung meningkat sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah fungsi ,ekonomi ,kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta periode 2013- 2019. Dalam penelitian ini digunakan metode data panel dinamis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat adalah pengeluaran bidang ekonomi, pendidikan dan perlindungan sosial.

Income inequality is a source of various social problems. One of the government's efforts in dealing with the problem of income inequality is through fiscal policy from the expenditure side in order to implement the allocation function that practices development goals that favor the poor. Through facilities for economic activity, education, health and others. In DI Yogyakarta Province, this expenditure tends to increase during 2013-2019 but income inequality among the people tends to increase, so this study aimsto analyze the impact of government spending on functions, economy, health, education, and social protection on income inequality in districts/citiesin DI Province. Yogyakarta period 2013-2019. In thisstudy, the dynamic panel data method was used. This study shows that government expenditures that can reduce the level of income inequality among the community are spending on the economy, education and social protection.