dc.contributor.advisor | Purnamadewi, Yeti Lis | |
dc.contributor.author | Daud, Marham | |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T11:56:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-27T11:56:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107863 | |
dc.description.abstract | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk
mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah dikategorikan maju apabila
angka IPMnya tinggi dan sebaliknya. Papua Barat merupakan salah satu provinsi
dengan angka IPM yang relatif rendah dan dengan jumlah daerah tertinggal yang
relatif banyak dan mengalami peningkatan jumlah daerah tertinggal padahal
terdapat perubahan kebijakan pemerintah yang lebih memihak pada percepatan
pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini
adalah menganalisis dampak fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan
menggunakan model ekonometrik data panel yang terdiri dari 13 kabupaten/kota
dan pada periode 2015-2019, khususnya Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan
bahwa dari empat jenis pengeluaran pemerintah, tiga diantaranya berpengaruh
siginifikan terhadap perkembangan IPM, dana desa, pengeluaran pemerintah
bidang pendidikan dan pengeluaran bidang kesehatan memberikan pengaruh yang
positif terhadap IPM dan sebaliknya dengan pengaruh pengeluaran pemerintah
bidang ekonomi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara IPM di daerah tertinggal dan daerah tidak tertinggal dimana di
daerah tidak tertinggal IPMnya relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga
berpengaruh positif terhadap IPM. Dengan demikian untuk mendorong
pertumbuhan IPM di daerah tertinggal maka pertumbuhan ekonomi atau GDPnya
harus terus dipacu melalui pengembangan infrastruktur kesehatan serta
infrastruktur dan program pengembangan masyarakat pedesaan yang didukung
peningkatan dana desa. | id |
dc.description.abstract | The Human Development Index (HDI) is one of the indicators to quantify
public welfare An area is categorized as developed if the HDI’s number is high and
vice versa. West Papua is one of the provinces with a relatively low HDI rate and a
relatively large number of underdeveloped areas and has experienced an increase
in the number of underdeveloped areas even though there have been changes in
government policies that are more in favor of accelerating the development of
underdeveloped areas. The main objective of this study is to analyze the impact of
fiscal on people's welfare. By using the data econometric modela panel consisting
of 13 districts/cities and in the 2015-2019 period , in particular the Fixed Effect
Model (FEM) that shows of the four types of government spending, three of them
have a significant effect on the development of HDI, government spending financed
by village funds , government spending in education and expenditure in the health
sector has a positive effect on HDI and contrast with the influence of government’s
spending on the economy sector. The results of the analysis also show that there is
a significant difference between HDI in undeveloped and developed areas that
developed areas HDI is relatively high. Economic growth also has a positive effect
on HDI. To encourage HDI growth in underdeveloped areas, economic growth or
GDP must be continue to spurred through the development of health infrastructure
and programs for rural community development infrastructure and supported by
increased use of village funds. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | IPB University | id |
dc.title | Hubungan Fiskal Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua Barat | id |
dc.title.alternative | Regional Fiscal Relations and Community Welfare in The Province of West Papua | id |
dc.type | Undergraduate Thesis | id |
dc.subject.keyword | village funds | id |
dc.subject.keyword | HDI | id |
dc.subject.keyword | spending on the economy | id |
dc.subject.keyword | spending on health | id |
dc.subject.keyword | spending on educati | id |