Strategi Peningkatan Kepatuhan Armada Pukat Cincin Terhadap Regulasi Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta
Abstract
Fungsi pemerintahan dari pelabuhan perikanan yaitu melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan (KKP 2012). Hasil pra-survei penelitian yang dilakukan penulis pada bulan Juni 2019 di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jakarta, dengan cara observasi terhadap kapal-kapal yang berpelabuhan pangkalan di PPSNZJ (Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta), masih ada kapal yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, seperti melanggar daerah penangkapan ikan, berlabuh tidak pada pelabuhan pangkalan, tidak mengaktifkan transmiter VMS (vessel monitoring system) dan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan perizinan.
Data KKP (2019b) pada kurun waktu tahun 2018, kapal yang berpelabuhan pangkalan di PPSNZJ terdapat 231 kapal yang melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan 42 kapal melanggar pelabuhan pangkalan, yang didominasi oleh armada kapal pukat cincin. Pelanggaran yang dilakukan kapal perikanan berbendera Indonesia seperti kegiatan penangkapan tanpa memiliki ijin penangkapan, tidak mengikuti ketentuan nasional dan internasional serta tidak melaporkan hasil tangkapan ikan tergolong ke dalam praktik illegal, unreported dan unregulated (IUU fishing). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan nelayan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk menilai tingkat kepatuhan armada pukat cincin dan menentukan dukungan pelabuhan perikanan terhadap tingkat kepatuhan serta merumuskan strategi peningkatan kepatuhan armada pukat cincin dalam mendukung pelaksanaan regulasi penangkapan ikan di PPSNZJ. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Menilai tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ; 2. Menentukan dukungan PPSNZJ terhadap tingkat kepatuhan armada pukat cincin; dan 3. Merumuskan strategi peningkatan kepatuhan armada pukat cincin dalam mendukung pelaksanaan regulasi di PPSNZJ.
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 02 Desember 2019 s.d 31 Januari 2020 di PPSNZJ, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panduan kuesioner dan pengamatan langsung di lapangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan 2 cara, yaitu insidental sampling dan purposive sampling. Insidental sampling dilakukan terhadap nakhoda kapal pukat cincin, pengurus kapal, pemilik kapal yang ditemui di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya: tujuan satu dan dua dianalisis menggunakan metode skoring (scoring method), sedangkan tujuan ketiga dianalisis menggunakan SWOT dan QSPM.
Hasil penilaian tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ terhadap pelabuhan pangkalan, dijelaskan berdasarkan parameter kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI dan sub-parameter pelabuhan pangkalan. Perhitungan tingkat kepatuhan armada pukat cincin terhadap pelabuhan pangkalan baik itu dilihat dari kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI dan sub-parameter pelabuhan pangkalan, dapat disimpulkan bahwa keduanya tergolong dalam tingkat kepatuhan yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rataan masing-masing berada di atas 80%.
Hasil penilaian tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ, berdasarkan parameter daerah penangkapan ikan, terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan. Sementara itu, pada sub-parameter keberadaan transmiter SPKP serta jalur operasi penangkapan ikan memiliki nilai skala yang cukup kuat dengan rataan nilai 59%, masing-masing untuk sub-parameter keberadaan transmiter SPKP pada kelompok armada kapal 100-150 GT dan kelompok kapal 150-200 GT.
Tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ, berdasarkan parameter alat penangkapan ikan dan sub-parameter jenis alat tangkap yang digunakan, sub- parameter komponen dan spesifikasi alat tangkap, sub-parameter jenis alat bantu penangkapan, serta spesifikasi alat bantu penangkapan dijelaskan berikut ini. Keempat sub-parameter yang diukur untuk melihat tingkat kepatuhan armada pukat cincin terhadap alat penangkapan ikan, didapat hasil skala cukup kuat, kuat dan sangat kuat, dengan nilai rataan 60% sampai dengan 100%. Nilai rataan 60% didapat pada sub-parameter jenis alat tangkap yang digunakan pada kelompok armada kapal >200 GT. Nilai rataan 100% masing-masing didapat pada sub-parameter komponen dan spesifikasi alat tangkap pada kelompok armada kapal >200 GT, sub-parameter jenis alat bantu penangkapan pada kelompok armada kapal >200 GT, serta sub-parameter spesifikasi alat bantu penangkapan pada kelompok armada kapal >200 GT.
Tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ, berdasarkan parameter kelaikan operasional kapal, sub-parameter kesesuaian SIPI, sub-parameter kesesuaian API dan ABPI, sub-parameter kesesuaian fisik kapal, sub-parameter kesesuaian anak buah kapal dengan crew list, sub-parameter kesesuaian jumlah dan jenis ikan, serta sub-parameter transmiter SPKP dijelaskan berikut ini. Keenam sub-parameter yang diukur didapatkan hasil nilai rataan 60% sampai dengan 100%. Nilai rataan 60% didapat pada sub-parameter kesesuaian SIPI pada kelompok armada kapal >200 GT. Nilai rataan 100% masing-masing didapat pada sub-parameter kesesuaian SIPI pada kelompok kapal <100 GT, pada sub-parameter kesesuaian API dan ABPI pada kelompok kapal >200 GT, pada sub-parameter fisik kapal pada kelompok kapal <100 GT dan >200 GT, pada sub-parameter kesesuaian anak buah kapal dengan crew list pada kelompok kapal <100GT dan >200 GT, pada sub-parameter kesesuaian jumlah dan jenis ikan pada kelompok kapal >200 GT, pada sub-parameter transmiter SPKP pada kelompok kapal <100 GT dan >200 GT.
Tingkat kepatuhan armada pukat cincin di PPSNZJ terhadap parameter pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan, alat penangkapan ikan dan kelaikan operasional kapal dijelaskan berikut ini. Nilai keempat sub-parameter didapat hasil dengan skala yang kuat dan sangat kuat dengan nilai rataan 68% sampai dengan 100%. Nilai 68% didapat pada parameter daerah penangkapan ikan, pada kelompok kapal 150-200 GT. Nilai 100% didapat pada parameter pelabuhan pangkalan, pada kelompok kapal <100 GT
Tingkat dukungan PPSNZJ terhadap tingkat kepatuhan armada pukat cincin, menunjukkan skala >80%. Pada fungsi pemerintahan menunjukkan nilai rataan 80,95% ± 0.11, sedangkan hasil pengukuran dukungan PPSNZJ terhadap tingkat kepatuhan armada pukat cincin pada fungsi pengusahaan menunjukkan nilai rataan 82,20% ± 0.13.
Hasil analisis SWOT diperoleh 10 sub-faktor digolongkan kedalam faktor internal dengan pembagian 5 sub-faktor kekuatan dan 5 sub-faktor kelemahan dan diperoleh skor 2,56. Sementara untuk faktor eksteral diperoleh juga 9 sub-faktor dengan pembagian 5 sub-faktor peluang dan 4 sub-faktor ancaman dan diperoleh skor 2,88. Dari hasil perumusan faktor IFAS dan EFAS, diperoleh 10 strategi yang dapat digunakan untuk menentukan peningkatan kepatuhan armada pukat cincin terhadap regulasi penangkapan ikan di PPSNZJ. Sementara strategi prioritasnya adalah membangun teknologi VMS menjadi sebuah sistem pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan skor 5,27. The government function of the fishing port is to carry out the regulation, guidance, control, supervision, as well as security and operational safety of fishing boats in fishing ports (KKP 2012). The pre-survey result conducted by the author in June 2019 at the Jakarta Marine Resources and Fisheries Control Base, by observing the boats based in Nizam Zachman Ocean Fishing Port (NZOFP) Jakarta, revealed that there are still fishing boats that operate without qualitying the requirements by applicable laws and regulations, such as violating fishing areas, docking not at the port of base, not activating VMS transmitters (vessel monitoring system) and using inappropriate fishing gear.
Ministry of Marine Affairs and Fisheries data (2019b) in 2018, showed the number of boats that port of base at NZOFP were 231 boats that committed violations of fishing areas and 42 boats violated the port of base, which is dominated by the purse seine fleet. Violations committed by Indonesian-flagged fishing boats such as catching activities without a fishing license, not following national and international regulations, and not reporting fish catches that are classified as illegal, unreported, and unregulated practices (IUU fishing). One of the efforts that can be made to improve the compliance of fishers is to know the factors that affect the compliance. This research focused on assessing the compliance level of the purse seine fleet and determining the support of fishing ports to the level of compliance as well as formulating strategies to improve the compliance of purse seine fleets in support of the implementation of fishing regulations in NZOFP. The objectives of this study are 1. To assess the compliance level of purse seine fleet in NZOFP; 2. To determine NZOFP's support for the compliance level of purse seine fleet; 3. To formulate strategies to improve the compliance of purse seine fleets in support of the implementation of regulations in NZOFP.
Research data collection was carried out from 2 December 2019 until 31 January 2020 at NZOFP, Marine and Fisheries Resources Surveillance Jakarta Base and Directorate of Fleet Monitoring and Operations, Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance. Data collections were obtained through interviews with questionnaire guidelines and direct observations in the field. Sampling techniques were done in 2 (two) ways, namely through incidental sampling and purposive sampling. Incidental sampling was carried out towards the skipper of the purse seine boat, the boat’s caretaker, the boat's owner who were found at the research site. Data analysis was conducted based on the objectives to be achieved in this study, including goals one and two were analyzed using the scoring method, while the third objective was analyzed using SWOT and QSPM.
The results of the compliance level assessment of the purse seine fleet at NZOFP with the base port are explained based on the suitability parameters of the base port with SIPI and the sub-parameters of the base port. The calculation of the level of compliance of the purse seine fleet with the base port, whether seen from the suitability of the base port with SIPI and the sub-parameters of the base port, it can be concluded that both are classified as very strong compliance levels. This can be seen from the average value of each of which is above 80%.
The assessment result of the compliance level of the purse seine fleet at NZOFP, based on the fishing ground parameters, shows a significant difference in values. Meanwhile, the sub-parameters of the presence of SPKP transmitter and fishing operation lines have a fairly strong scale value with an average value of 59%, respectively for the sub-parameters of the presence of SPKP transmitters in the fleet group of 100-150 GT and 150-200 GT.
The level of compliance of purse seine fleet in NZOFP, based on the fishing gear parameter and the sub-parameters of the type of fishing gear used, the sub-parameter of the component, and fishing gear specification, the sub-parameter of the type of fishing auxiliary are described below. The four sub-parameters measured to see the level of compliance of the purse seine fleets with fishing gear, results show that the scale was quite strong, strong, and very strong, with an average value of 60% to 100%. The average value of 60% was obtained for the sub-parameter of the type of fishing gear used in the fleet group of >200 GT. The average value of 100% was obtained for each sub-parameter of the component and fishing gear specification in the fleet group of >200 GT, the sub-parameter of the type of fishing auxiliary in the fleet group of >200 GT, as well as the sub-parameters of the fishing auxiliary specification in the fleet group of >200 GT.
The level of compliance of purse seine fleet at NZOFP, based on the boat operational feasibility parameter, the sub-parameter of SIPI conformance, the sub-parameter of fishing gear and fishing auxiliary conformance, the sub-parameter of physical suitability of the boat, the sub-parameter of the suitability of the crew with crew list, the suitability of the number and type of fish sub-parameter, as well as the sub-parameter of SPKP transmitter are described below. The six sub-parameters measured were obtained with the mean value of 60% to 100%. The mean value of 60% was obtained for the sub-parameter of SIPI suitability in the fleet group of >200 GT. The mean value of 100% was obtained for each of the SIPI conformance sub-parameters for the fleet group of <100 GT, the sub-parameters of fishing gear and fishing auxiliary suitability in the fleet group of >200 GT, the sub-parameter of the physical boat in the fleet group of <100 GT and >200 GT, the sub-parameter of crew suitability with crew list in the fleet group of <100 GT and >200 GT, the sub-parameters of the suitability of the number and type of fish in the fleet group of >200 GT, the sub-parameter of SPKP transmitter in the fleet group of <100 GT and >200 GT.
The results of the compliance level of the purse seine fleet at NZOFP with the parameters of the base port, fishing ground, fishing gear, and operational reliability of the boat are described below. The fourth sub-parameters values were categorized as strong and very strong with an average from 68% to100%. The value of 68% was obtained for the parameter of fishing ground in the fleet group of 150-200 GT. The value of 100% was obtained for the parameter of the base port in the fleet group of <100 GT.
The supporting level of NZOFP towards compliance level of purse seine fleet shows a value scale of >80%. On the government function, it showed the mean value of 80,95±0,11. While measurement result of the NZOFP support to the compliance level of purse fleet on the procurement function shows the mean value of 82,20% ± 0,13.
SWOT analysis results obtained 10 subfactors classified into internal factors with the division of 5 strength subfactors and 5 sub-factors of weakness and obtained a score of 2,56. As for the external factors obtained also 9 subfactors with the division of 5 subfactors of opportunity and 4 threat subfactors and obtained a score of 2,88. From the formulation of IFAS and EFAS factors, 10 strategies can be used to determine the improvement of purse seine fleet compliance with fishing regulation at Nizam Zachman Ocean Fishing Port, Jakarta. While the priority strategy is to build VMS technology into an integrated fishing boat monitoring system with a score of 5,27.
Collections
- MT - Fisheries [3011]