Kelembagaan Kemitraan Tebu Rakyat dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Hutan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

Abstract

Tebu merupakan tanaman komoditas andalan sebagai bahan baku gula, oleh karena itu peningkatan produksi dalam negeri melalui kemitraan merupakan upaya menekan tingginya nilai impor. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi peran stakeholder dalam pengembangan tebu rakyat melalui pola kemitraan; (2) melakukan analisis struktur dan strategi nafkah rumah tangga petani kemitraan tebu; (3) mengkaji variabel apa saja yang mempengaruhi keputusan petani mengikuti kemitraan tebu; (4) mengkaji tata kelola kelembagaan kemitraan tebu di wilayah perdesaan dan kawasan hutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey terhadap 131 rumah tangga dan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait, serta melakukan obervasi informan maupun lapangan. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Way Kanan yang melibatkan 8 kampung dan 1 kawasan hutan (Register 44). Analisis penelitian ini menggunakan statistika dan Nvivo 12. Kebijakan peningkatan produksi gula merupakan kebijakan nasional di bawah kementerian Pertanian. Oleh karena itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten membentuk Tim Teknis Tebu yang bertugas dan berwenang untuk memastikan program terkait pengembangan tebu berjalan sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan termasuk pengembangan kemitraan yang melibatkan masyarakat. Pola kemitraan tebu terdiri dari kemitraan kerjasama (KSO), kemitraan Mandiri dan kemitraan di Hutan Tanaman Industri (HTI). Hasil regresi logistik multinomial dengan base outcome pola kemitraan HTI menunjukkan bahwa pada pola kemitraan KSO terdapat 8 variabel yang mempengaruhi petani mengikuti kemitraan yaitu jenis kelamin [perempuan], Jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan utama [petani], luas kepemilikan lahan, luas pengusahaan mitra tebu, sumber informasi kemitraan [aparat desa] dan [perusahaan]. Sementara variabel yang mempengaruhi petani mengikuti kemitraan pada tipe Mandiri terdiri dari 7 variabel yaitu pendidikan [SD-SMA], pekerjaan utama [petani], luas kepemilikan lahan, jumlah kredit, luas pengusahaan mitra tebu, sumber informasi kemitraan [aparat desa] dan [perusahaan]. Struktur nafkah petani bersumber dari pertanian non tebu, pertanian tebu, Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) dan non farm. Garis kemiskinan rumah tangga semua desa lokasi penelitian menurut pendekatan World Bank berada di bawah garis kemiskinan. Kemitraan tebu merupakan strategi nafkah baru bagi masyarakat desa sekitar perkebunan tebu. Penghasilan yang diperoleh petani sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki, sedangkan petani yang tidak memiliki lahan memperoleh penghasilan dengan menjadi buruh perkebunan. Jika dilihat dari struktur pendapatan rata-rata rumah tangga, kemitraan tebu memberikan kontribusi pada pendapatan rumah tangga namun lebih kecil dibandingkan pertanian bukan tebu yang mereka kelola sendiri. Kemitraan tebu menyebabkan kesejahteran tidak merata antara petani pengelola dan petani anggota kemitraan. Namun kemitraan tebu menyebabkan ketergantungan ekonomi rumah tangga bagi petani karena terbatasnya sumberdaya untuk mengelola lahan sendiri. Pola kemitraan HTI memberikan dampak pada pembangunan kawasan hutan yaitu memberikan sumber pendapatan bagi kelompok tani hutan dan upaya penyelesaian permasalahan tenurial. Oleh karena itu kemitraan tebu berkontribusi dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi perdesaan dan kawasan hutan namun adanya manipulasi kelembagaan sehingga menyebabkan munculnya masalah yang kompleks dan berdampak pada ketidakadilan. Pola kemitraan Mandiri merupakan kemitraan yang terbaik walaupun juga memiliki kelemahan. Semua pola kelembagaan kemitraan tebu memiliki potensi untuk dikembangkan dengan cara penguatan dan restrukturisasi kelembagaan berdasarkan karakter masing-masing pola kemitraan.

Sugarcane is a mainstay commodity crop as a raw material for sugar, therefore increasing domestic production through partnerships is an effort to suppress high import values. This study aims (1) to identify the role of stakeholders in the development of smallholder sugarcane through a partnership pattern; (2) analyzing the structure and strategy of household livelihoods for sugar cane farmer partnerships; (3) examining what variables influence the farmers' decision to join the sugarcane partnership; (4) examining the governance of the sugarcane partnership institution in rural areas and forest areas. The research method used a mix method approach of quantitative and qualitative. A quantitative approach by conducting surveys of 131 households and a qualitative approach by conducting interviews with relevant stakeholders, as well as conducting informant and field observations. The research location was Way Kanan district which involved 8 villages and 1 forest area (Register 44). The analysis of this research uses statistics and NVIVO 12. The policy to increase sugar production is a national policy under the Ministry of Agriculture. Therefore, the provincial and district governments form a Sugarcane Technical Team which is tasked and authorized to ensure that programs related to sugarcane development run according to the established strategic plan including the development of partnerships that involve the community. The sugarcane partnership pattern consists of cooperative partnerships (KSO), independent partnerships and partnerships in Industrial Plantation Forests (HTI). The results of the multinomial logistic regression with the base outcome of the HTI partnership pattern show that in the KSO partnership pattern there are 8 variables that influence farmers to participate in the partnership, namely gender [women], number of family dependents, main occupation [farmer], land ownership area, area of cultivation of sugar cane partners, source of information on partnerships [village apparatus] and [company]. Meanwhile, the variables that affect farmers in participating in partnerships in the Mandiri type consist of 7 variables, namely education [SDSMA], main occupation [farmer], area of land ownership, amount of credit, area of cultivation of sugar cane partners, sources of partnership information [village officials] and [company]. The income structure of farmers comes from non-sugar cane farming, sugar cane farming, Non-Timber Forest Products (HHNK) and non-farm. According to the World Bank approach, the household poverty line for all study locations is below the poverty line. Sugarcane partnerships are a new livelihood strategy for rural communities around sugarcane plantations. The income earned by farmers is strongly influenced by the area of land they own, while farmers who do not own land earn income by becoming plantation labourers. When viewed from the structure of the average household income, the sugarcane partnership contributes to household income but is smaller than the non-sugarcane farming which they manage themselves. Sugarcane partnership causes unequal welfare between managing farmers and farmer members of the partnership. However, the sugarcane partnership causes household economic dependence for farmers due to limited resources to manage their own land. The HTI partnership pattern has an impact on the development of forest areas, namely providing a source of income for forest farmer groups and efforts to resolve tenurial problems. Therefore, the sugarcane partnership contributes to driving the engine of economic growth in rural areas and forest areas, but there is institutional manipulation that causes complex problems and impacts on injustice The independent partnership pattern is the best partnership although it also has weaknesses. All sugarcane partnership institutional patterns have the potential to be developed by strengthening and restructuring the institution based on the characteristics of each partnership pattern.