Show simple item record

dc.contributor.advisorSjaf, Sofyan
dc.contributor.advisorWahyuni, Ekawati Sri
dc.contributor.authorPutri, Rizky Trisna
dc.date.accessioned2021-02-20T07:39:25Z
dc.date.available2021-02-20T07:39:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106023
dc.description.abstractUndang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 telah melahirkan dana desa yang merupakan aliran dana dari APBN untuk desa. Peraturan perundangan tersebut adalah salah satu faktor yang membuat perbedaan besar dibandingkan peraturan sebelumnya karena mempengaruhi jumlah besaran dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah desa dan sistem pencairan dana. Perubahan ini dapat menimbulkan dinamika sosial di desa karena peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat desa untuk mengikuti prosedur agar dapat mengakses dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membanding dan menjelaskan pengaruh suprastruktur dalam pengelolaan keuangan desa sebelum dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Desa dan untuk mengetahui pengaruh struktur sosial terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Desa Sukadamai Kabupaten Bogor dan Desa Suko Kabupaten Probolinggo. Penelitian mengenai dana desa ini dilaksanakan dalam tiga tahap penelitian, yaitu : (1) pra-penelitian, dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi penelitian. Tahap ini digunakan untuk melihat kondisi fisik desa dan mengamati interaksi sosial sederhana antar warga desa di kedua desa daerah penelitian, (2) penelitian lapangan yang akan dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Agustus 2019 yang berlokasi di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor dan Desa Suko, Kabupaten Probolinggo, (3) analisis dan penulisan laporan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 membuat perubahan sosial pada praktik pengelolaan dana desa. Praktik pengelolaan dana desa berubah saat sebelum adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 dana yang masuk ke desa sangat minimum. Setelah adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah pusat memberi transfer dana langsung ke desa dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan. Namun, adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini juga di ikuti dengan peraturan-peraturan yang mempengaruhi praktik dan arah pembangunan desa. Pengaruh suprastruktur ini membuat perubahan praktik pengelolaan keuangan di desa. Warga desa diharuskan bermusyawarah dalam menentukan alokasi dana untuk kebutuhan pembangunan desa. Dana desa yang besar membuat aktor-aktor di desa saling menggunakan modal-modal yang dimilikinya untuk dapat memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa. Pada Desa Sukadamai warga melakukan musyawarah sebelum melaksanakan pembangunan. Hal ini meningkatkan partisipasi warga sekaligus membuat pengawasan dalam pengelolaan dana desa lebih kuat karena pemerintah desa pada musyawarah tersebut melaporkan juga anggaranya.id
dc.description.abstractThe Village Law In 2014 have resulted village funds which were the flow of funds from the Central National Budget directly to the village. The law is one of the factors that makes a big difference compared to the previous regulation because it affects the amount of funds provided by the central government to the village government and the fund disbursement system. This change can lead to social dynamics in the village. The purpose of this study is to compare and explain the influence of suprastructure in vilage funds management before and after the establishment of the village law and to understand how the social structure influenced the management of village fund. This research using qualitative methods with case studies approached that have been done in Sukadamai village and Suko village. This research about village funds conducted in three stages, which is : (1) Pre-research, visiting the location of study. This stage used to see the condition in the village and observe simple social interaction between villager in both village. (2) The fields research happen in April 2019 until August 2019 at Sukadamai Village, Bogor Regency, and Suko Village, Probolinggo Regency. (3) Analysis and writing reports. The results in this research shows that The Village Law No 6 2014 (UU No.6/2014) makes social change the practice of village fund management. The practice of village fund management change, before UU No.6/2014 the fund in the village is minimum. After UU No.6/2014 have been legalized the central government transfers big fund directly to the village so they can build their village. This arrangement also require rules that villager have to obey and this rules influence the practice and the direction of village development. This changes several practice in village fund management. The villager have to do discussion in alocating the fund for village development. The big village fund make actors in the village using their modals to have bigger influence in village fund management. In Sukadamai Village, residents conduct a meeting before building the village. This increase citizen partcipation and at the same time makes oversight in the management of village funds stronger because the village government reports on its members at the meeting.id
dc.language.isoidid
dc.publisherIPB Universityid
dc.titleDinamika Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukadamai Kabupaten Bogor dan Desa Suko Kabupaten Probolinggo)id
dc.typeThesisid
dc.subject.keywordVillage fundsid
dc.subject.keywordvillage developmentsid
dc.subject.keywordvillage funds managementid


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record