Fiskal Daerah Dan Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

Tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan manusia. Provinsi Kalimantan Utara termasuk kedalam 3 provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita tertinggi di tingkat nasional, namun IPM Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah tingkat nasional sejak 7 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belanja pemerintah dapat menggambarkan IPM lebih dari 80 persen dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah yang relatif besar tidak akan berdampak terhadap pembangunan jika belanja pemerintah tidak dialokasikan kepada infrastruktur. Belanja Provinsi Kalimantan Utara berada diatas rata-rata nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisi disparitas infrastruktur antar wilayah dan menganalisis dampak belanja pemerintah daerah menurut fungsinya (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) terhadap IPM. Hasil analisis skalogram menunjukan bahwa terdapat disparitas infrastruktur antar kebupaten di Provinsi Kalimanta Utara dimana Kabupaten Tanah Tidung dan Nunukan merupakan kabupaten dengan ketersediaan infrastruktur yang relatif rendah dan sebaliknya dengan tiga kabupaten lainnya. Secara deskriptif menunjukan bahwa ada hubungan antara infrastruktur dengan IPM. Berdasarkan model ekonometrik data panel, data cross section lima kabupaten/kota dan time series tahun 2013-2019, khususnya Random Effect Model menunjukkan bahwa anggaran kesehatan berhubungan positif dengan IPM, namun tidak signifikan; sedangkan anggaran fungsi ekonomi berdampak signifikan terhadap IPM, namun dengan arah yang tidak sesuai dengan hipotesis. Sementara masing-masing indeks (kesehatan, pendidikan dan ekonomi) tidak dipengaruhi oleh anggarannya kecuali kesehatan; peningkatan PDRB secara signifikan dapat meningkatkan masing-masing indeks dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dapat meningkatkan indeks kesehatan.

In 1990, the United Nations Development Program (UNDP) issued the Human Development Index (HDI) as an indicator for measuring the success of human development. North Kalimantan Province is included in the 3 provinces with the highest per capita Gross Regional Domestic Product (PDRB) at the national level, however the HDI of North Kalimantan Province has been below the national level for the last 7 years. Based on previous research, government spending can describe HDI more than 80 percent and other studies show that relatively large government spending will not have an impact on development if government spending is not allocated to infrastructure. North Kalimantan Province spending is above the national average. Therefore, this study aims to analyze disparities in infrastructure between regions and to analyze the impact of local government spending by function (health, education and economy) on HDI. The results of the schalogram analysis show that there are disparities in infrastructure between districts in North Kalimantan Province where Tanah Tidung and Nunukan are districts with relatively low infrastructure availability and vice versa with the other three districts. Descriptively shows that there is a relationship between infrastructure and HDI. Based on the panel data econometric model, cross section data for five districts / cities and time series for 2013-2019, particularly the Random Effect Model, it shows that the health budget is positively related to HDI, but not significant; while the economic function budget has a significant impact on HDI, but in a direction that is not in accordance with the hypothesis. Meanwhile each index (health, education and economy) is not influenced by its budget, except for health; a significant increase in GRDP can increase each index and a decrease in the poverty rate can significantly increase the health index.