Show simple item record

dc.contributor.advisorDamanhuri, Didin S.
dc.contributor.authorFadillah, Naufan
dc.date.accessioned2020-12-24T00:44:38Z
dc.date.available2020-12-24T00:44:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104558
dc.description.abstractProvinsi Papua mendapatkan keistimewaan Otonomi khusus sehingga mendapatkan tambahan dana otonomi khusus yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat kehidupan masyarakat Papua. Namun besaran dana yang dianggarkan dinilai tidak sebanding dengan pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang rendah. Dengan demikian dilakukan penelitian ini untuk melihat pengaruh kebijakan Otonomi Khusus dengan IPM dengan metode analisis regresi data panel yang didapat IPM tidak dengan hasil menunjukkan bahwa kenaikan Derajat Otonomi Khusus justru berasosiasi negatif dengan peningkatan IPM namun IPM tetap meningkat karena variable lain. Dalam pelaksanaan otonomi khusus masih terdapat berbagai masalah dan kendala yang menyebabkan kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi ini selain disebabkan oleh inefisiensi juga diakibatkan karena adanya aktivitas korupsi dan perburuan rente. Mekanime korupsi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah modus pengadaan barang dan jasa serta pencucian uang. Sedangkan untuk perburuan rente dikarenakan adanya hambatan dan celah dalam pelaksanaan otonomi khususid
dc.language.isoidid
dc.publisherIPB Universityid
dc.subject.ddcEconomics and Development Studiesid
dc.titlePengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Perspektif Ekonomi Politik Periode 2011- 2017id
dc.typeUndergraduate Thesisid
dc.subject.keywordOtonomi Khususid
dc.subject.keywordProvinsi Papuaid
dc.subject.keywordIPMid
dc.subject.keywordKorupsiid
dc.subject.keywordPerburuan renteid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record