Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Perspektif Ekonomi Politik Periode 2011- 2017
| dc.contributor.advisor | Damanhuri, Didin S. | |
| dc.contributor.author | Fadillah, Naufan | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:44:38Z | |
| dc.date.available | 2020-12-24T00:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/104558 | |
| dc.description.abstract | Provinsi Papua mendapatkan keistimewaan Otonomi khusus sehingga mendapatkan tambahan dana otonomi khusus yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat kehidupan masyarakat Papua. Namun besaran dana yang dianggarkan dinilai tidak sebanding dengan pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang rendah. Dengan demikian dilakukan penelitian ini untuk melihat pengaruh kebijakan Otonomi Khusus dengan IPM dengan metode analisis regresi data panel yang didapat IPM tidak dengan hasil menunjukkan bahwa kenaikan Derajat Otonomi Khusus justru berasosiasi negatif dengan peningkatan IPM namun IPM tetap meningkat karena variable lain. Dalam pelaksanaan otonomi khusus masih terdapat berbagai masalah dan kendala yang menyebabkan kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi ini selain disebabkan oleh inefisiensi juga diakibatkan karena adanya aktivitas korupsi dan perburuan rente. Mekanime korupsi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah modus pengadaan barang dan jasa serta pencucian uang. Sedangkan untuk perburuan rente dikarenakan adanya hambatan dan celah dalam pelaksanaan otonomi khusus | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Economics and Development Studies | id |
| dc.title | Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Perspektif Ekonomi Politik Periode 2011- 2017 | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| dc.subject.keyword | Otonomi Khusus | id |
| dc.subject.keyword | Provinsi Papua | id |
| dc.subject.keyword | IPM | id |
| dc.subject.keyword | Korupsi | id |
| dc.subject.keyword | Perburuan rente | id |
