Asuransi Kerangka Kapal Perikanan sebagai Strategi Manajemen Risiko (Studi Kasus: Perusahaan Umum Perikanan Indonesia).

Abstract

Kegiatan operasional kapal perikanan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik kapal. Pemerintah telah mewajibkan asuransi kerangka kapal perikanan kepada pemilik kapal melalui surat edaran. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang memerintahkan kepada pemilik kapal untuk wajib melaksanakan asuransi kerangka kapal sebagai perlindungan risiko kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan asuransi kerangka kapal perikanan di Indonesia dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Selanjutnya, mengidentifikasi persyaratan kapal perikanan untuk pengajuan asuransi dengan analisis deskriptif kualitatif dan mengetahui gap pelaksanaan asuransi kerangka kapal di Perum Perindo serta memberikan rekomendasi pelaksanannya dengan gap analysis. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa aturan mengenai asuransi kerangka kapal perikanan tertuang dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran (Pasal 203), PP No. 5/2010 tentang kenavigasian (Pasal 119), dan PermenHub No. 71/2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Pasal 18). Persyaratan asuransi yang dibutuhkan adalah Grosse Akta, Surat Ukur, dan Pas Besar. Gap pelaksanaan asuransi kerangka kapal di Perum Perindo sebesar 63,25%. Rekomendasi pelaksanaan asuransi yang disarankan yaitu, pemilik kapal melengkapi dokumen kepemilikan kapal yang menjadi syarat asuransi dan penyusunan dana untuk membayar premi kepada pihak ketiga .